Wamendagri Ribka Haluk dorong UMKM Papua lengkapi perizinan produk

Selasa, 23 Juni 2026 10:26 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat meninjau salah satu stand UMKM lokal Papua pada Kegiatan Pasar Murah dan Pameran UMKM di Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026) (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan legalitas dan kelengkapan perizinan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Papua agar mampu memperluas akses pasar termasuk ke tingkat nasional hingga internasional.

"Berdasarkan kunjungan ke stan-stan pameran UMKM di mana kami masih mendapati adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga ini menjadi tugas Pemda di Papua," katanya usai membuka kegiatan Pasar Murah dan Pameran UMKM di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Oleh sebab itu, ia mengatakan sangat penting pemberian pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah, terutama dalam memastikan produk-produk lokal memiliki izin edar, sertifikasi, serta standar yang dipersyaratkan pasar.

"UMKM Papua memiliki potensi besar karena mengandalkan bahan baku lokal yang khas dan bernilai jual tinggi. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan penguatan aspek legalitas agar produk lebih kompetitif," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa festival atau pameran UMKM yang berlangsung di Kota Jayapura itu merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif dan perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

"Saya menilai, pengolahan kekayaan alam Papua menjadi produk bernilai jual tinggi merupakan langkah maju yang perlu terus didukung," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Papua Jimmy A Y Thesia mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini telah menjalankan berbagai program pendampingan sertifikasi bagi pelaku UMKM.

"Sejumlah fasilitasi yang diberikan meliputi sertifikasi merek, sertifikasi halal, hingga pendaftaran industri rumah tangga. Proses tersebut juga melibatkan kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang berlak,"katanya.

Menurut Jimmy, pada prinsipnya hampir seluruh sertifikasi UMKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan.

"Meski kami mengakui masih terdapat tantangan dalam pendampingan UMKM di lapangan. Salah satunya adalah belum terbentuknya tenaga pendamping khusus UMKM secara terstruktur, berbeda dengan sektor lain seperti koperasi, desa, maupun pertanian," ujar dia.

Dia menjelaskan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Papua, terdapat sekitar 66 ribu pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen di antaranya telah mendapatkan pendampingan dan pembinaan, termasuk dalam aspek legalitas dan pengembangan usaha.

"Kami berharap, dengan penguatan perizinan dan pendampingan yang lebih terstruktur, UMKM Papua dapat naik kelas dan lebih mudah menembus pasar yang lebih luas melalui sistem pemasaran digital maupun jaringan distribusi nasional," katanya lagi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendagri Ribka Haluk dorong UMKM Papua lengkapi perizinan produk