Kementerian PPN dorong pembangunan merata di Tanah Papua

Selasa, 23 Juni 2026 14:17 WIB

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris (baju batik) berbincang dengan beberapa kepala daerah di wilayah Papua Pegunungan.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pembangunan lebih merata di Tanah Papua guna mempercepat pembangunan pada segala sektor.

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris di Wamena, Selasa mengatakan pembangunan harus dilakukan merata di seluruh tanah air termasuk Tanah Papua.

“Kami berharap pembangunan di Tanah Papua lebih merata sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia (SDM) yang dimulai dari sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi dari pusat hingga daerah,” katanya.

Menurutnya, Provinsi Papua Pegunungan masih baru sehingga sistem regulasi dan perizinan di semua sektor harus dipermudah supaya dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan bagi masyarakat melalui investor.

“Kami contohkan di daerah lainnya itu sudah over regulasi dan sistem perizinannya kompleks maka agak ribet. Kami harap di Papua Pegunungan tidak demikian supaya percepatan pembangunannya cepat terwujud dengan adanya investor,” ujarnya.

Dia menjelaskan wilayah Papua yang terdiri dari enam provinsi harus dapat memanfaatkan kekhususannya melalui otonomi khusus atau otsus supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua (OAP).

“Kami harap dengan daerah khusus seperti ini dapat memudahkan OAP dapat berusaha, bekerja, sekolah maupun investasi dari luar itu masuk,” katanya.

Dia menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai meningkat 5,11 persen pada tahun 2025, dan tahun ini terus meningkat. Dan pada tahun 2027 pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7,5 persen.

“Kami tentu berharap dari Kementerian PPN/Bappenas dengan terus bertumbuhnya ekonomi Indonesia maka dapat menekan angka kemiskinan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Papua,” ujarnya.

Dia menilai masyarakat di Pulau Jawa dan sekitarnya harus belajar dari wilayah Papua Pegunungan yang sejak dulu hidup dalam tingkat kemahalan.

“Masyarakat di Pulau Jawa sedikit-sedikit ribut ketika bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok (bapok) naik, tetapi masyarakat di sini (Papua Pegunungan) sudah biasa hidup dengan tingkat kemahalan. Kami berharap ke depan pembangunan harus lebih merata sehingga masyarakat di wilayah timur pun dapat merasakan campur tangan pemerintah pusat,” katanya.

Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris memberikan arahan pada Musrenbang RKPD dan Otsus tahun 2027 Papua Pegunungan.