Papua Pegunungan raih penghargaan Kemendagri tekan angka pengangguran

Senin, 29 Juni 2026 21:23 WIB

Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo memperlihatkan penghargaan dari Kemendagri atas upaya menekan angka pengangguran di wilayahnya. (ANTARA/Yudhi Efendi)

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI disertai dana insentif sebesar Rp2 miliar atas capaian kinerja di bidang pembangunan daerah, termasuk upaya penanganan pengangguran.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Sabtu, mengatakan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian Kemendagri terhadap berbagai indikator kinerja pemerintah daerah.

"Banyak indikator yang dinilai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, sehingga Pemprov Papua Pegunungan memperoleh penghargaan tersebut," katanya.

Menurut dia, capaian itu merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah provinsi, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan program tersebut antara lain berupa penyaluran bantuan modal usaha kepada pelaku usaha dan masyarakat guna mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

"Kami tidak menilai diri sendiri, tetapi ada lembaga yang datang dan melakukan penilaian terhadap berbagai program yang telah dijalankan," ujarnya.

John menilai penghargaan tersebut menunjukkan berbagai kebijakan dan program pemerintah provinsi telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menambahkan penghargaan itu diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja di Papua Pegunungan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Papua Pegunungan tercatat sebesar 1,32 persen pada Agustus 2024 dan menjadi 1,68 persen pada Agustus 2025. Meski demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 90,66 persen sehingga provinsi tersebut masih termasuk daerah dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah di Indonesia.