Pemprov Papua Pegunungan sebut dana Otsus 2026 difokuskan ke peningkatan ekonomi OAP

Selasa, 30 Juni 2026 09:37 WIB

Kepala Bapperida Papua Pegunungan Marthen Kogoya diwawancarai sejumlah wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.ANTARA/Yudhi Efendi.

Jayawijaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida menyatakan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026 sebesar Rp500,63 miliar difokuskan pada beberapa sektor di antaranya untuk peningkatan perekonomian orang asli Papua (OAP).

Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan Marthen Kogoya dalam keterangan tertulis di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Senin (29/6), mengatakan dana otsus digunakan untuk membiayai peningkatan ekonomi OAP, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Dana otsus ini beberapa persennya digunakan untuk memberikan modal usaha, sosialisasi, bimbingan ekonomi bagi OAP di seluruh wilayah Papua Pegunungan supaya mereka juga mampu mengolah sumber daya yang ada untuk dijadikan sebagai pendapatan,” katanya.

Menurut dia, besaran alokasi dana Otsus tahun ini mengalami efisiensi atau kemerosotan mencapai 50 persen. Akan tetapi program pembangunan ekonomi bagi OAP terus dilakukan di delapan kabupaten.

“Bayangkan tahun lalu (2025) alokasi dana Otsus yang diterima Papua Pegunungan sebesar Rp1,2 triliun, tahun ini menyusut menjadi Rp500,63 miliar sehingga ada item program yang pasti ditiadakan, tetapi program pembangunan ekonomi tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Dia menjelaskan dengan berkurangnya alokasi dana otsus otomatis program-program yang telah dijalankan dua tahun terakhir akan ditiadakan, karena menyesuaikan dengan besaran anggaran yang diterima.

“Kami tentu berpikir keras bagaimana caranya dengan efisiensi anggaran seperti ini tetapi program kesejahteraan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua (OAP) di Papua Pegunungan tetap berjalan,” katanya.

Dia menambahkan sesuai arahan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo terkait efisiensi anggaran maka tahun ini tidak ada pembangunan infrastruktur baru di delapan kabupaten menggunakan alokasi dana Otsus.

“Sesuai arahan bapak gubernur, pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan hanya melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan pada tahun 2025 namun belum selesai, maka dilanjutkan pembangunan di tahun ini,” ujarnya.