Pemkab Jayawijaya lakukan pendataan 278 guru honorer SD hingga SMA

Rabu, 8 Juli 2026 07:44 WIB

Bupati Jayawijaya Atenius Murib mengabsen 278 guru honorer mulai tingkat TK-SMA/SMK di daerah setempat satu per satu di aula Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (7/7) 2026.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat melakukan pendataan terhadap 278 guru honorer mulai jenjang TK hingga SMA/SMK di wilayah itu untuk mengetahui keaktifan dan berapa lama mengajar.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib bertatap muka dan berdialog secara langsung dengan 278 guru kontrak mulai jenjang TK hingga SMA/SMK di aula Kantor Bupati Jayawijaya.

Atenius Murib di Wamena, Selasa, mengatakan tujuan pertemuan dengan 278 guru honorer itu untuk mengecek apakah mereka melaksanakan tugas atau tidak di satuan pendidikan tersebut.

“Tadi saya absen nama-nama guru honorer di dalam daftar satu per satu mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di 40 distrik. Saya menanyakan berapa lama mereka mengajar, mereka aktif mengajar atau tidak saat ini,” katanya.

Dari hasil pertemuan tatap muka ini, pihaknya mendapatkan data terbaru bahwa terdapat guru-guru honorer yang telah meninggal dunia, sudah pindah, dan tidak mengajar, namanya ada di sekolah tetapi orangnya tidak mengajar.

“Kami bersyukur melakukan kegiatan ini supaya memperoleh data yang akurat mengenai jumlah guru honorer yang saat ini masuk dalam daftar dan tetap masih mengajar di tengah keterbatasan,” ujarnya.

Dia menjelaskan tujuan lain dari pertemuan tersebut untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan mulai TK hingga SMA/SMK terdapat guru, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer, dan guru kontrak dari Program Indonesia Cerdas yang terus mengajar.

“Kami menginginkan anak-anak kita di seluruh satuan pendidikan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, serta tenaga guru tetap berada di tempat untuk mengajar,” katanya.

Dia menambahkan 278 guru honorer yang nantinya terpilih masuk dalam Kategori Dua (K2) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu benar-benar ada dan terus mengajar.

“Kami hanya ingin data-data yang nantinya kami kirim untuk masuk dalam K2 dan PPPK itu benar-benar orang ada di tempat, jangan sampai kami kirim ternyata orangnya sudah tidak ada atau bahkan meninggal dunia,” kata Bupati Jayawijaya Atenius Murib.