DJP Papua tingkatkan penerimaan PBB pada semester kedua tahun 2026

Kamis, 9 Juli 2026 15:30 WIB

Kepala Kantor Wilayah DJP Papua Sekti Widihartanto saat berbincang-bincang dengan masyarakat yang melakukan pengurusan pajak di Kota Jayapura, Papua. ANTARA/HO-DJP Papua

Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua menyatakan bakal meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada semester II-2026 seiring mulai diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan jatuh tempo pembayaran.

Kepala Kantor Wilayah DJP Papua Sekti Widihartanto, di Jayapura, Kamis, mengatakan hingga semester I-2026, realisasi penerimaan PBB baru mencapai sekitar Rp3,74 miliar atau 14,56 persen dari target yang telah ditetapkan.

Menurut Sekti, dengan jadwal jatuh tempo pembayaran yang umumnya hingga Oktober hingga akhir tahun, maka pihaknya masih memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB pada semester kedua.

"Secara umum kinerja penerimaan pajak di Papua menunjukkan tren positif dimana hingga semester I-2026, penerimaan pajak telah mencapai Rp685,6 miliar atau 39,54 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 22,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.

"Memang capaian tersebut masih relatif rendah, karena sebagian besar SPPT PBB baru diterbitkan pada April hingga Mei dan proses pembayaran oleh wajib pajak baru akan berlangsung pada bulan-bulan berikutnya," katanya lagi.

Dia menjelaskan pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak melalui implementasi sistem Coretax yang memperkuat pemanfaatan data perpajakan, perubahan mekanisme administrasi pembayaran oleh bendahara pemerintah, serta meningkatnya realisasi belanja pemerintah yang mulai bergulir pada triwulan II.

"Selain itu, jenis penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dan PPh Final juga mencatatkan pertumbuhan positif," katanya lagi.

Dia menambahkan dari sisi sektoral, penerimaan pajak di Papua masih didominasi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi hampir 48 persen terhadap total penerimaan. Sektor perdagangan besar dan eceran juga terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

"Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi, mencerminkan mulai bergerak aktivitas ekonomi riil di Papua. Meski begitu kami mencatat beberapa sektor masih mengalami kontraksi, antara lain aktivitas keuangan dan asuransi, industri pengolahan, serta konstruksi. Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi di berbagai sektor belum berlangsung secara merata," ujarnya pula.