Pemprov Papua targetkan Pelabuhan Depapre layani WPPNRI 717

Kamis, 9 Juli 2026 15:31 WIB

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri saat melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Ir Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu (8/7/2026). ANTARA/HO- Pemprov Papua

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan Pelabuhan Perikanan Depapre, di Kabupaten Jayapura, menjadi gerbang utama pelayanan aktivitas perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 guna memperkuat sektor kelautan dan perikanan di kawasan timur Indonesia.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri di Jayapura, Kamis, mengatakan pengembangan Pelabuhan Perikanan Depapre menjadi salah satu agenda utama yang dibahas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta.

"Pada Rabu (8/7) Pemprov Papua melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Ir Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta di mana dalam kegiatan tersebut kami membahas terkait pengembangan Pelabuhan Perikanan Depapre di Kabupaten Jayapura," katanya.

Menurut Fakhiri, pihaknya memproyeksikan pelabuhan tersebut menjadi pusat tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, serta distribusi logistik bagi kapal-kapal yang beroperasi di WPPNRI 717.

"Guna mewujudkan hal tersebut maka kami berharap adanya dukungan pemerintah pusat agar pembangunan pelabuhan dapat dipercepat sehingga mampu melayani kapal-kapal perikanan skala besar beserta aktivitas industrinya," ujarnya.

Dia menjelaskan dengan adanya kegiatan tersebut ini merupakan tindak lanjut komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Perikanan Depapre.

"Selain itu pemerintah daerah juga mengusulkan pemanfaatan pelabuhan peti kemas sebagai lokasi sementara untuk tambat labuh dan bongkar muat hasil perikanan," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya juga meminta dukungan regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama terkait pengalihan izin tambat labuh kapal-kapal perikanan yang izinnya diterbitkan pemerintah pusat agar dapat beroperasi melalui pelabuhan di Papua.

"Kami pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, layanan perusahaan pelayaran peti kemas, serta sarana penunjang lainnya untuk mendukung operasional pelabuhan," ujarnya.