Pemprov Papua intensifkan pencegahan kekerasan perempuan dan anak

Jumat, 10 Juli 2026 06:06 WIB

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Ra'fatul Mulkiyah Matius Fakhiri saat menyapa salah satu anak-anak di Kota Jayapura, Papua. ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus mengintensifkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta edukasi kepada masyarakat.

Kepala DP3AP2KB Provinsi Papua Selvina Y. Imbiri, di Jayapura, Kamis, mengatakan tingginya kasus kekerasan, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga maupun orang terdekat, masih menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak.

"Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Papua, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat 32 kasus yang ditangani," katanya.

Menurut Selvina, dari jumlah tersebut 17 kasus merupakan kekerasan terhadap anak, yakni korban berusia 0 hingga sebelum 18 tahun, sedangkan 15 kasus lainnya merupakan kekerasan terhadap perempuan dewasa.

"Penanganan kasus kekerasan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, seperti unit layanan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya," ujarnya.

Dia menjelaskan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan sinergi semua pihak. Oleh sebab itu, pihaknya terus membangun kolaborasi dengan unit-unit layanan, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar upaya pencegahan maupun penanganan dapat berjalan lebih efektif.

"Selain memperkuat penanganan kasus, kami juga menggencarkan langkah pencegahan melalui sosialisasi di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kampanye mengenai hak-hak perempuan dan anak serta pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan terus dilakukan secara berkelanjutan," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya menilai keluarga memiliki peran paling strategis dalam mencegah terjadinya kekerasan. Karena itu, penguatan kapasitas keluarga dinilai penting agar mampu menciptakan rumah yang aman sekaligus membangun karakter anak sejak dini.

"Kami ingin membangun budaya yang menghormati perempuan dan melindungi anak. Ketika perempuan dihormati dan anak terlindungi, maka keberlanjutan kehidupan yang berkualitas juga akan terjaga," ujarnya.