Pemprov Papua percepat realisasi APBD 2026 melalui monitoring meja

Jumat, 10 Juli 2026 12:14 WIB

Foto bersama saat melakukan monitoring meja bertempat Kota Jayapura, Papua, Rabu (8/7) (ANTARA/HO-Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dengan mengidentifikasi program yang mengalami hambatan dan menyiapkan langkah penyelesaian melalui mekanisme peringatan dini dan implementasi monitoring meja.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Suzana Wanggai di Jayapura, Kamis, mengatakan percepatan dilakukan agar anggaran daerah dapat segera terealisasi melalui program pembangunan dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi serta pelayanan masyarakat.

"Pada Rabu (8/7), kami telah melakukan monitoring meja dan ini menjadi momentum bagi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran," katanya.

Menurut Suzana, Pemprov Papua mengukur realisasi fisik dan keuangan setiap OPD sekaligus mengidentifikasi kegiatan yang menghadapi kendala agar penyelesaiannya dapat segera dilakukan sebelum menghambat pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, kata dia, setiap OPD diminta segera melaporkan hambatan pelaksanaan program sehingga pemerintah daerah dapat menentukan langkah percepatan secara terukur.

"Oleh sebab itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu melalui aplikasi TP2K Rev yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPD RI," ujarnya.

Dia menjelaskan data realisasi fisik dan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendeteksi program yang berjalan lambat, mengevaluasi penyebab hambatan, serta menentukan langkah penyelesaian melalui mekanisme peringatan dini.

"Penyampaian laporan yang akurat dan tepat waktu akan mendukung proses monitoring, evaluasi, serta pengambilan kebijakan secara cepat dan berbasis data sehingga berbagai hambatan pelaksanaan program dapat segera ditangani," katanya.

Menurut Suzana, pengendalian tersebut diarahkan untuk memastikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD berjalan sesuai rencana, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Monitoring meja juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan program sehingga realisasi anggaran tidak tertahan akibat persoalan administratif maupun teknis yang terlambat ditangani.

"Kami berharap pelaksanaan program pembangunan semakin efektif, penyerapan anggaran meningkat, serta akuntabilitas pengelolaan APBD semakin kuat dalam mendukung terwujudnya visi Papua Cerah, yakni Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni," ujarnya.