Pemprov bersama Telkomsel mulai petakan wilayah "blank spot" di Papua

Senin, 13 Juli 2026 19:44 WIB

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto saat melakukan foto bersama usai pembahasan konektivitas internet di Kantor Diskominfo Papua, Kota Jayapura, Papua Kamis (9/7). ANTARA/HO- Pemprov Papua

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Telkomsel mulai melakukan pemetaan wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi atau blank spot sebagai langkah mempercepat pemerataan konektivitas digital di Papua.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto di Jayapura, Senin, mengatakan pertemuan teknis bersama Telkomsel merupakan tindak lanjut dari audiensi manajemen Telkomsel pusat dengan Wakil Gubernur Papua.

"Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk melakukan validasi kembali wilayah-wilayah yang masih membutuhkan layanan telekomunikasi, sehingga pembangunan jaringan dapat dilakukan lebih tepat sasaran," katanya.

Menurut Jeri, sepanjang 2024 hingga 2025 pihaknya telah menghadirkan konektivitas di sekitar 350 lokasi minim sinyal melalui penyediaan fasilitas VSAT Starlink.

"Di mana infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pendukung bagi perluasan layanan telekomunikasi di wilayah yang belum terjangkau jaringan konvensional," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya berharap melalui kolaborasi tersebut dapat mempercepat pemerataan konektivitas digital serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi.

"Pada Kamis (9/7) kami melakukan pertemuan dengan pihak Telkomsel di mana membahas terkait daerah-daerah mana saja yang blank spot," katanya.

Sementara itu, Manager Network & Productivity Telkomsel Jayapura, Syaidul Fitri, mengatakan validasi data bersama pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan pengembangan jaringan di Papua.

"Berdasarkan analisis data jaringan Telkomsel, dari ribuan kampung yang ada di Papua, baru sekitar 442 kampung yang teridentifikasi memiliki populasi pengguna dengan aktivitas telekomunikasi signifikan dalam sistem analitik perusahaan," katanya.

Menurut Syaidul, pengembangan jaringan di Papua memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis dan sebaran permukiman yang luas.

"Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi diperlukan untuk menghadirkan layanan yang dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil," ujarnya.