Pelni Jayapura dukung pengoperasian kapal subsidi Pemprov Papua

Senin, 20 Juli 2026 15:09 WIB

Kapal Pelni saat melewati Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura untuk berlabu di Pelabuhan Jayapura pada beberapa waktu lalu (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Jayapura mendukung Pemerintah Provinsi Papua mengoperasikan kapal penumpang bersubsidi untuk melayani masyarakat di wilayah pesisir sebagai upaya meningkatkan konektivitas antardaerah.

Kepala Cabang PT Pelni Jayapura Daulat Apul Grevasius di Jayapura, Senin, mengatakan pengoperasian kapal subsidi tersebut melengkapi layanan transportasi laut yang selama ini dijalankan Pelni, khususnya pada rute-rute yang belum terlayani secara optimal.

"Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Papua karena akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka akses ekonomi di kawasan pesisir," katanya.

Menurut Daulat, kehadiran kapal subsidi juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan penumpang pada kapal Pelni, terutama pada rute dengan tingkat permintaan yang tinggi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan sesuai kapasitas tempat duduk dan standar keselamatan pelayaran.

"Kami tetap berkomitmen memberikan layanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan tepat waktu, serta siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir Papua," ujarnya.

Dia menjelaskan selain memperkuat konektivitas pengoperasian kapal subsidi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kelancaran distribusi barang dan jasa serta meningkatnya aktivitas perdagangan antarpulau.

"Kami berharap pengoperasian kapal subsidi milik Pemerintah Provinsi Papua manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, terutama yang berada di daerah pesisir dan wilayah yang masih terbatas akses transportasi lautnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Provinsi Papua Muflih Musaad mengatakan saat ini pemerintah provinsi masih menghitung kemampuan fiskal daerah sebagai dasar penentuan jumlah kapal serta besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi.

"Setelah itu baru dapat ditentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi," katanya.