Pemprov Papua pasang VSAT "Starlink" di 350 titik minim sinyal

Rabu, 22 Juli 2026 07:03 WIB

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto. ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menyediakan fasilitas VSAT Starlink di sekitar 350 titik minim sinyal dari 2024 hingga 2025 di mana sebagai upaya memperluas akses telekomunikasi sekaligus mempercepat pemerataan konektivitas digital di berbagai wilayah setempat.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto di Jayapura, Selasa, mengatakan pemerataan layanan telekomunikasi dihadirkan melalui fasilitas VSAT Starlink yang mana alat tersebut mampu menjangkau wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet.

"Penyediaan VSAT Starlink dari kami menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah guna memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses komunikasi dan informasi yang setara dengan daerah lain," katanya menjawab pertanyaan terkait upaya menangani masalah blank spot di daerah itu.

Menurut Jeri, oleh sebab itu pihaknya menghadirkan VSAT Starlink di daerah-daerah minim sinyal guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu kini Diskominfo bersama Telkomsel melakukan pemetaan kembali wilayah yang masih berstatus blank spot yang mana sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi,"ujarnya.

Dia menjelaskan pemetaan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara manajemen Telkomsel pusat dengan Wakil Gubernur Papua guna mempercepat pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah provinsi.

"Sehingga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengecek kembali wilayah-wilayah yang masih membutuhkan layanan telekomunikasi, sehingga pembangunan jaringan dapat dilakukan lebih tepat sasaran," katanya lagi.

Di menambahkan pihak berharap keberadaan VSAT Starlink menjadi alternatif pendukung dalam memperluas jangkauan layanan telekomunikasi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan belum terlayani jaringan seluler secara optimal.

"Dengan kondisi efisiensi anggaran seperti saat ini maka kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyedia layanan telekomunikasi menjadi hal yang penting agar masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tetap memperoleh akses internet yang berkualitas," ujarnya.