Pemprov Papua pastikan TPP ASN dibayarkan

Rabu, 22 Juli 2026 15:05 WIB

Suasana apel gabungan yang dilakasanakan setiap awal bulan bertempat halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura pada beberapa waktu lalu. ANTARA/Qadri Pratiwi.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah dengan alokasi anggaran yang telah tersedia dalam APBD 2026.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait di Jayapura, Selasa, mengatakan keterlambatan pencairan TPP bukan disebabkan keterbatasan anggaran, melainkan masih menunggu penyesuaian mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan arus kas pemerintah.

"Untuk TPP ASN telah kami siapkan satu tahun anggaran 2026 sehingga keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh tidak tersedianya dana," kata Christian.

Ia menjelaskan kepastian alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga pemenuhan hak ASN sekaligus memastikan keberlanjutan belanja pegawai yang menjadi salah satu komponen penting dalam perputaran ekonomi daerah.

Menurut dia, pencairan TPP dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyesuaian arus kas yang juga digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas pemerintah.

"Kami sudah anggarkan dalam satu tahun sehingga ini hanya tentang mekanisme, karena ada proses perputaran uang yang masuk dan ada hal lain yang harus diprioritaskan," ujarnya.

Christian menegaskan keterlambatan pembayaran TPP selama empat bulan tidak memengaruhi kepastian hak ASN karena pembayaran masih berada dalam tahun anggaran yang sama dan tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Ia menambahkan pemerintah provinsi akan menuntaskan pembayaran TPP setelah mekanisme pengelolaan keuangan dan kondisi arus kas memungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami juga memastikan pembayaran TPP tetap menjadi bagian dari kewajiban pemerintah daerah kepada ASN dan akan diselesaikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah tanpa mengubah alokasi anggaran yang telah ditetapkan," katanya.

Kepastian pembayaran TPP tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli ASN serta mendukung aktivitas ekonomi di Papua melalui keberlanjutan belanja rumah tangga, seiring komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD 2026.