Mengawal BBM subsidi di Papua agar tepat sasaran

Rabu, 22 Juli 2026 15:06 WIB

Truk sedang mengisi BBM di SPBU di Jayapura. (ANTARA/Evarukdijati)

Jayapura (ANTARA) - Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Papua masih menjadi tantangan logistik yang sangat kompleks, salah satunya terkait topografinya yang didominasi pegunungan terjal, laut, serta kawasan pedalaman yang terisolasi.

Tantangan juga kerap datang dari proses rantai distribusi BBM bersubsidi yang terus diintai oleh praktik penyelewengan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi.

Di tengah keterbatasan dan kerentanan tersebut, sinergi tegas antara aparat penegak hukum dan penyedia jasa energi menjadi kunci utama agar BBM bersubsidi benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak.

Pertamina Patra Niaga Papua-Maluku bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua terus mengintensifkan pemantauan di titik-titik krusial penyaluran.

Pengawasan melekat ini dimulai sejak BBM dipindahkan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depot Pertamina hingga tiba di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun agen penyalur di daerah pelosok.

Humas Pertamina Bramantyo menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk memastikan rantai pasok BBM bersubsidi berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Sistem pengawasan modern tidak lagi hanya mengandalkan pemantauan fisik secara manual di lapangan, tetapi juga mengintegrasikan teknologi digital modern untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelewengan.

Langkah konkrit yang diambil adalah diterapkannya secara masif skema pendaftaran dan verifikasi kendaraan menggunakan sistem QR Code bagi seluruh konsumen BBM bersubsidi, khususnya jenis solar subsidi dan pertalite.

Melalui sistem ini, kuota harian setiap kendaraan terpantau secara real-time untuk mencegah aksi pendaftaran ganda atau pembelian yang melebihi batas kewajaran.

Pertamina secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh serta koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan aparat kepolisian.

Langkah ini diambil untuk memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kelangkaan akibat ulah spekulan. Sanksi tegas tanpa pandang bulu siap dijatuhkan Pertamina kepada pihak pengelola SPBU atau agen penyalur yang nakal karena bermain mata dengan oknum pelanggar.

"Jika ada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, penyelewengan, atau melayani penyaluran yang tidak sesuai regulasi, kami tidak akan segan memberikan sanksi berjenjang, mulai dari pengeluaran surat teguran keras, pemotongan alokasi pasokan harian, hingga tindakan paling drastis berupa Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," kata Bramantyo.

Cegah kebocoran

Dari sisi penegakan hukum, Polda Papua mengambil sikap tegas tanpa kompromi terhadap segala bentuk kecurangan dalam distribusi energi bersubsidi.

Direktur Reskrimsus Polda Papua Kombes Rama Samtama Putra menyatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat Polres hingga Polsek untuk rutin menerjunkan tim khusus guna melakukan inspeksi mendadak serta pemantauan di berbagai daerah rawan penyelewengan.

Hal ini disebabkan penyelewengan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan tindakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menindas hak-hak rakyat kecil.

Berdasarkan pemetaan dan hasil pengungkapan kasus oleh polisi, pola penyelewengan BBM bersubsidi di Papua lazimnya menggunakan beberapa modus operandi, di antaranya modifikasi tangki kendaraan, mengubah ukuran tangki mobil atau truk hingga beberapa kali lipat dari kapasitas standar pabrikan.

Ada juga pelangsiran berulang, yaitu dengan membeli BBM subsidi di SPBU yang sama secara berulang kali dengan mengganti plat nomor kendaraan atau memanfaatkan kelalaian operator.

Selain itu juga terindikasi adanya penjualan BBM bersubsidi ke sektor industri, proyek pembangunan non-pemerintah, hingga area pertambangan emas ilegal di wilayah pedalaman Papua dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

Guna mempersempit ruang gerak kejahatan energi ini, pihak Kepolisian mengimbau peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjadi mata dan telinga petugas di lapangan.

Sinergi dengan masyarakat sangat penting sehingga bila ada warga yang melihat indikasi penimbunan, aktivitas pengisian berulang yang mencurigakan, atau adanya antrean tidak wajar di sekitar SPBU pada jam-jam tidak lazim, jangan ragu untuk melapor.

Dampak positif dari pengetatan pengawasan, penataan sistem digital, dan operasi yang dilakukan Polda Papua dirasakan langsung oleh para pelaku usaha transportasi darat yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di jalanan.

Marthen, seorang sopir truk yang kerap menempuh rute-rute ekstrem di Papua, menumpahkan keluh kesah sekaligus harapannya terkait ketersediaan Solar bersubsidi.

Bagi Marthen dan para pengemudi truk lainnya, kepastian stok BBM bersubsidi di SPBU adalah urat nadi utama yang menentukan keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Selama ini, fenomena antrean panjang yang memakan waktu hingga berjam-jam kerap menyita waktu.

"Tiap hari kami bergantung dari solar subsidi ini untuk antar barang kebutuhan pokok ke daerah-daerah sehingga bila ada oknum yang main borong pakai tangki rakitan, maka, kami sopir asli ini yang akhirnya tidak kebagian dan harus antre dari subuh sehingga waktu habis di jalan cuma buat tunggu giliran dapat BBM," kata Marthen.

Marthen mengaku sangat mendukung penuh langkah-langkah penertiban dan tindakan hukum tegas yang diambil oleh Pertamina dan Ditreskrimsus Polda Papua, karena dengan keberadaan petugas dan ketegasan aturan membuat pola antrean di beberapa SPBU strategis kini jauh lebih teratur.

"Pengawasan ini harus konsisten dilakukan. Jangan cuma hangat-hangat tahi ayam. Dengan adanya penertiban, kami sopir truk bisa dapat solar dengan lancar tanpa harus berburu atau takut kehabisan," kata Marthen.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mengawal BBM subsidi di Papua agar tepat sasaran