Komnas HAM Papua dorong gubernur lakukan koordinasi konflik Intan Jaya

Kamis, 23 Juli 2026 11:48 WIB

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey (ANTARA/Ardiles Leloltery)

Jayapura (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua mendorong Gubernur Papua Tengah melakukan koordinasi dalam upaya penanganan konflik dan pemulihan kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya.

"Kami memberikan atensi terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan sejumlah warga sipil meninggal dunia sehingga kami berharap Gubernur melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap Bupati Intan Jaya dalam upaya penanganan konflik dan pemulihan kondisi keamanan termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan," kata Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey di Jayapura, Kamis.

Menurut Ramandey, pihaknya juga mengharapkan Kementerian Sosial dan Gubernur Papua Tengah segera menyalurkan bantuan logistik, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan psikososial, dan bantuan lain yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak, khususnya warga yang mengungsi, korban kekerasan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

"Komnas HAM telah memperoleh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui tim penanganan konflik bahwa akibat rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi pada Mei-Juli 2026 menyebabkan sebagian warga meninggalkan kampung untuk mencari perlindungan ke kampung lain, terutama ke ibu kota Sugapa," ujarnya.

Dia menjelaskan jumlah warga yang mengungsi mencapai tiga ribu orang di mana para pengungsi ini berasal dari Kampung Dangoa, Mbamogo, Soali, Tausiga, Distrik Agisiga dan Kampung Balamai, Dangomba, Distrik Hitadipa.

"Saat ini sebagian pengungsi telah kembali dan sebagian besarnya masih berada di posko pengungsian di ibu kota Sugapa," katanya lagi.

Dia menambahkan dari informasi yang disampaikan oleh warga bahwa keputusan untuk meninggalkan kampung dipengaruhi oleh rasa takut, trauma, dan kekhawatiran atas berulangnya kekerasan.

"Situasi ini berdampak pada akses warga terhadap tempat tinggal, rasa aman, mata pencaharian, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan dasar lainnya," ujarnya.