Wagub Papua minta BPJS Kesehatan perkuat sosialisasi kepesertaan JKN

Jumat, 24 Juli 2026 18:30 WIB

Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen saat melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. ANTARA/HO- Pemprov Papua

Jayapura (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen meminta BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi mengenai status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk mekanisme reaktivasi peserta yang tidak aktif agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

"Kami melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan di mana dalam pertemuan tersebut membahas terkait status kepesertaan masyarakat JKN tidak aktif," katanya di Jayapura, Jumat.

Menurut Aryoko, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dan status kepesertaannya belum aktif, tentu ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama.

"Karena itu, perlu ada sosialisasi yang lebih kuat kepada masyarakat sekaligus terobosan terkait reaktivasi kepesertaan," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu Pemerintah Provinsi Papua akan memperkuat koordinasi dengan dinas terkait serta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN sehingga dapat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan Benjamin Saut mengatakan cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Papua telah mencapai 100 persen atau sebanyak 1.122.097 jiwa per 30 Juni 2026.

"Kami perlu memastikan masyarakat yang sudah terdaftar benar-benar dapat merasakan manfaat dari kepesertaan JKN. Untuk itu, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah menjadi penting, terutama dalam mendorong reaktivasi peserta yang belum aktif," katanya.

Menurut Benjamin, hingga Juni 2026 biaya pelayanan kesehatan di Provinsi Papua mencapai Rp265,58 miliar, sedangkan penerimaan iuran sebesar Rp162,63 miliar dengan rasio klaim mencapai 163,30 persen.

"Dengan kondisi tersebut memerlukan komitmen bersama antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan Program JKN,"ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan fasilitas kesehatan, percepatan proses klaim, serta digitalisasi sistem pelayanan guna memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas.

"Kami berharap sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua dapat memperkuat keberlangsungan Program JKN melalui kepesertaan yang aktif, pembiayaan yang berkelanjutan, dan pelayanan kesehatan yang semakin optimal bagi masyarakat di Tanah Papua," katanya lagi.