Kantor Pos tuntaskan penyaluran bansos bagi 98 persen KPM di Papua

Selasa, 4 Agustus 2026 12:38 WIB

Executive General Manager KCU Kantor Pos Jayapura Yudi Bayu Wardhana (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Kantor Pos KCU Jayapura menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 451.160 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 98,03 persen dari total alokasi 460.237 KPM di seluruh wilayah tanah Papua pada periode penyaluran Mei-Juni 2026.

Executive General Manager KCU Kantor Pos Jayapura Yudi Bayu Wardhana di Jayapura Senin mengatakan capaian tersebut telah melampaui target penyaluran sebesar 95 persen yang ditetapkan pemerintah.

"Dari total alokasi sebanyak 460.237 KPM, kami berhasil merealisasikan penyaluran kepada 451.160 KPM atau mencapai 98,03 persen. Capaian ini sudah berada di atas target," katanya.

Menurut Yudi, sebanyak 22 kabupaten/kota berhasil mencatat realisasi penyaluran 100 persen tanpa gagal bayar, yakni Asmat, Boven Digoel, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Nduga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Maybrat, Pegunungan Arfak, Pegunungan Bintang, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

"Sementara itu, lima daerah dengan angka realisasi rendah yakni Kabupaten Nabire sebanyak 1.830 KPM atau 87,38 persen, Kabupaten Biak Numfor 1.140 KPM atau 91,12 persen, Kabupaten Jayapura 1.072 KPM atau 77,47 persen, Kabupaten Mimika 1.032 KPM atau 90,25 persen, serta Kabupaten Merauke 765 KPM atau 93,80 persen,"ujarnya.

Dia menjelaskan lalu Kabupaten Jayapura yakni 77,47 persen, Kabupaten Nabire dengan realisasi 87,38 persen dan Kabupaten Teluk Wondama 87,59 persen juga masih berada di bawah ambang batas realisasi 90 persen.

"Oleh sebab itu evaluasi penyaluran selanjutnya akan difokuskan pada percepatan penyelesaian di wilayah dengan angka gagal bayar tinggi, sekaligus mempertahankan capaian di daerah yang telah menuntaskan penyaluran hingga 100 persen,"katanya lagi.

Dia menambahkan seluruh bantuan yang tidak tersalurkan tetap tercatat dalam sistem dan dananya akan dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Seluruh dana yang tidak tersalurkan tetap terpantau dan akan dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan," ujarnya lagi.