
DKLH dorong ekonomi hijau berbasis hutan untuk warga adat Papua

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kelautan dan Lingkungan Hidup (DKLH) setempat secara intensif mempercepat pergeseran paradigma pengelolaan kehutanan melalui pengembangan usaha ekonomi hijau berbasis pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat adat setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas KLH Provinsi Papua Yaconias Maitindom di Jayapura Selasa, mengatakan program unggulan tersebut dirancang agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi nyata tanpa harus merusak tutupan hutan alam.
"Keberadaan hutan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas kayu, melainkan sebagai pusat penyedia pangan lokal, peluang usaha berkelanjutan, jasa lingkungan, hingga potensi pendanaan iklim," katanya.
Menurut Yaconias, strategi utama DKLH Papua adalah membuat hutan yang tetap berdiri memiliki nilai ekonomi tinggi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat per satuan hasil, bukan meningkatkan pendapatan lewat penebangan pohon.
"Pengembangan ekonomi hijau ini difokuskan pada komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta agroforestri, seperti sagu, minyak kayu putih, madu hutan, budidaya jamur tiram, hingga olahan mangrove," ujarnya.
Dia menjelaskan guna mengoptimalkan program tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan pendampingan langsung bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di berbagai wilayah kampung di Papua.
"Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi penguatan kepastian akses legal, pembentukan kelembagaan usaha, pelatihan teknis produksi, penyerahan bantuan sarana peralatan, hingga pemasaran terpadu melalui Galeri Kreatif DKLH," katanya lagi.
Dia menambahkan DKLH Papua juga memfasilitasi kelompok masyarakat adat agar terhubung dengan berbagai skema pembiayaan, termasuk pendanaan iklim global seperti Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund.
"Keberhasilan perhutanan sosial ke depan tidak diukur dari luas perizinan semata, melainkan dari peningkatan pendapatan rumah tangga, lapangan kerja, dan kemandirian masyarakat adat penjaga hutan," ujarnya.
Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
