Pemkab Jayawijaya sebut dana Otsus Rp290 miliar untuk kesejahteraan OAP

Rabu, 19 Agustus 2026 20:43 WIB

Aktivitas di pasar sentral tradisional Potikelek Wamena. ANTARA/Yudhi Efendi

Wamena, Papua Pegunungan (ANTARA) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, menyebutkan dana otonomi khusus (otsus) tahun 2026 senilai Rp290 miliar akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) di wilayahnya.

Kepala Bappeda Jayawijaya Ludya E Logo di Wamena, Papua Pegunungan, Rabu, mengatakan dana otsus akan dibagi ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan 40 distrik.

"Pengelola dana otsus di Kabupaten Jayawijaya dilakukan melalui 26 OPD dan 40 distrik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan OAP," katanya.

Menurut dia, sesuai arahan kepala daerah yang disesuaikan dengan visi misi lima tahun ke depan, pengelola dana otsus hanya dilakukan kepada OPD teknis atau khusus dan tidak semua OPD menerima alokasi dana tersebut.

"Jumlah OPD di Pemkab Jayawijaya ada 31 dan yang ditunjuk mengelola dana otsus hanya 26 OPD ditambah dengan 40 distrik. Kebijakan ini sesuai dengan arahan pimpinan dengan disesuaikan visi misi pembangunan lima tahun ke depan serta tiga pilar utama dari visi besar rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIPPP) yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif," ujarnya.

Dia menjelaskan peruntukan alokasi dana otsus telah diatur dalam perundang-undangan di mana untuk sektor pendidikan 30 persen, namun digenjot hingga 56 persen, kesehatan 30 persen dan sisanya dibagi ke penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat OAP.

"Untuk sektor pendidikan, kami lebih fokus kepada layanan dasar dan penguatan sarana prasarana serta penyediaan tenaga guru SD-SMP di 40 distrik. Alokasi dana otsus sektor kesehatan dibagi ke RSUD Wamena dan Dinas Kesehatan untuk membantu memperkuat sarana prasarana di puskesmas dan penyediaan tenaga medis serta ada kerja sama pendidikan dengan Universitas Cenderawasih dan Poltekes Kemenkes Jayapura untuk tenaga dokter, perawat, gizi dan bidan," katanya.

Dia menambahkan 26 OPD dan 40 distrik hampir sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan saat ini alokasi anggarannya bersumber dari dana otsus.

"Sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dan distrik menggunakan dana otsus karena sumber penganggaran dana alokasi umum atau DAU Kabupaten Jayawijaya sangat terbatas," ujarnya.

Dia menilai dengan adanya aplikasi Interoperabilitas dari Bappenas, Kemendagri dan Kementerian Keuangan maka pengawasan penggunaan dana otsus semakin ketat.

"Kami harus mengawal dana otsus ini untuk belanja-belanja yang langsung menyasar kepada orang asli Papua, tidak ada lagi operasional di kantor sangat minim sekali karena belanjanya langsung dimonitor aplikasi Bappenas, Kemendagri dan Kementerian Keuangan," katanya.