Pemkab Jayawijaya perkuat tata kelola pemerintahan profesional

Kamis, 3 September 2026 12:54 WIB

Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib (tengah)-Ronny Elopere (dua dari kanan) berfoto bersama tiga pejabat pimpinan tinggi pratama. ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayawijaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan profesional.

Bupati Jayawijaya Atenius Murib di Wamena, Kamis melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama definitif, yakni Lekius Yikwa sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda, Tenius Gombo sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan Setda dan Ludya E Logo sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Atenius mengatakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi ini sudah sesuai dengan sistem meritokrasi yang telah melalui proses pengisian jabatan serta memperkuat struktur keorganisasian di lingkungan Pemkab Jayawijaya.

“Pelantikan pimpinan tinggi pratama bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan, meningkatkan kinerja organisasi serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan profesional,” katanya.

Dia berpesan kepada tiga pimpinan tinggi pratama yang dilantik agak bekerja dengan semangat dan bertanggung jawab pada instansi yang baru.

“Kami berharap ketiga pimpinan tinggi pratama dapat memberikan kinerja terbaik, dedikasi dan loyalitas untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan prima,” ujarnya.

Dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayawijaya yang telah melaksanakan semua prosedur penetapan dan pelantikan pejabat tinggi pratama tersebut.

“Kami berharap tugas dan fungsi jabatan yang telah bersangkutan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Dia menambahkan setelah jabatan pimpinan tinggi pratama ini terisi atau jabatannya telah dilantik maka tentunya akan ada jabatan yang belum terisi karena ditinggalkan pejabat sebelumnya.

“Setelah pelantikan ini pemerintah akan kembali melaksanakan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut yang semua prosesnya sekarang terintegrasi melalui sistem BKN secara daring,” ujarnya.