Pemprov-BI perkuat sinergi dalam jaga harga pangan di Papua Pegunungan

Jumat, 4 September 2026 12:57 WIB

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua Pegunungan Darmanto diwawancarai wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua memperkuat sinergi dalam menjaga harga bahan pangan di wilayah Papua Pegunungan sehingga tidak memicu kenaikan inflasi.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua Pegunungan Darmanto di Wamena, Kamis mengatakan kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten, instansi vertikal, BUMN, BUMD pelaku usaha dan pemangku kepentingan lain supaya dapat bersama-sama bersinergi dalam menjaga harga pangan dan pasokan distribusi ke wilayah Papua Pegunungan.

"Kami dari pemerintah mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan inflasi sehingga membutuhkan kesamaan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten, instansi vertical, BUMN, BUMD, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga harga bahan pokok dan pasokan distribusi ke daerah Papua Pegunungan," katanya.

Menurut Darmanto, yang perlu diperhatikan secara bersama adalah ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi data.

"Pemerintah daerah harus dapat memastikan barang bapok tersedia secara cukup di pasaran, juga dapat memastikan kelancaran distribusi dari sentra pasokan hingga ke masyarakat supaya menjaga kelangkaan barang," ujarnya.

Dia menjelaskan selain itu juga pemerintah daerah harus dapat memantau perkembangan harga di pasaran secara teratur sehingga tidak ada kenaikan harga secara signikan.

"Pemerintah daerah juga harus memantau keterjangkauan harga supaya harga pangan di pasaran terkendali dan dapat dijangkau masyarakat," katanya.

Dia menambahkan hal lain yang harus diperhatikan adalah komunikasi dan data untuk mengetahui informasi harga secara tepat dan pasokan distribusi secara cepat dan akurat ke masyarakat.

"Pemerintah daerah harus sigap mengenai informasi harga barang di pasaran serta pasokan distribusi pangan harus dapat sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat, untuk mengantisipasi kelangkaan barang dipasaran yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan memicu tingginya inflasi," ujarnya.

Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan BI Papua Yunianto mengatakan kerja sama semua pemangku kepentingan di wilayah Papua Pegunungan maka dapat bersama-sama mengendalikan inflasi melalui pengendalian harga pangan mulai dari harga maupun pasokan distribusi.

“Kami berharap komunikasi antara seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah dan pelaku usaha harus berjalan baik sehingga dapat bersama-sama mengendalikan harga bahan pokok di pasaran supaya dapat bersama-sama mengendalikan inflasi di wilayah Papua Pegunungan,” katanya.