Pemprov-UNICEF percepat pencapaian "Stop BABS" pada enam kabupaten di Papua

Sabtu, 5 September 2026 05:46 WIB

Suasana pembahasan peta jalan sanitasi dan strategi dapat mempercepat Stop BABS pada Provinsi Papua bertempat di Kota Jayapura, Papua, Jumat (4/9). ANTARA/Qadri Pratiwi

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF mempercepat pencapaian status Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada enam kabupaten yang belum mencapai cakupan 100 persen.

Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pengairan Bapperida Papua Cindy Kartini Kasenda di Jayapura,Jumat, mengatakan dari sembilan kabupaten dan kota yang sudah status BABS yakni Kota Jayapura, Biak Numfor dan Sarmi sedangkan yang lain belum pencapaian 100 persen.

"Untuk itu melalui kegiatan sosialisasi peta jalan sanitasi dan strategi dapat mempercepat Stop BABS pada Provinsi Papua," katanya usai menghadiri kegiatan sosialisasi di Kota Jayapura,Papua, Jumat.

Menurut Cindy, percepatan tersebut dilakukan melalui penguatan perencanaan sanitasi dengan mengintegrasikan roadmap sanitasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga program peningkatan sanitasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tingkat kampung.

"Kami bakal terus memastikan program sanitasi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan," ujarnya.

Di menjelaskan integrasi roadmap sanitasi dalam RKPD penting agar upaya mencapai Stop BABS tidak hanya menjadi program sektoral, tetapi menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

"Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat meneruskan program sanitasi hingga tingkat kampung dengan melibatkan masyarakat secara aktif," katanya.

Sementara itu, WASH Officer UNICEF Papua-Papua Barat Reza Hendrawan mengatakan UNICEF mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor sanitasi di Papua.

"Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan peningkatan kapasitas, penyusunan perencanaan, serta advokasi kebijakan dan pembiayaan sanitasi," katanya.

Menurut Reza, memang untuk percepatan Stop BABS membutuhkan dua pendekatan yang berjalan bersamaan, yakni perubahan perilaku masyarakat dan penyediaan infrastruktur sanitasi.

“Kami yakin dengan intervensi ini harapannya kemudian bisa mencapai Provinsi Papua yang sudah seratus persen Stop BABS,” ujarnya.