
Pemprov Papua minta kabupaten/kota perkuat regulasi penanganan bencana

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat regulasi sebagai dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.
Kepala BPBD Papua Robert Awi di Jayapura, Selasa, mengatakan penguatan regulasi menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Papua.
“Berdasarkan data kami di mana dari sembilan kabupaten/kota di Papua, enam daerah telah mulai menjalani penilaian IKD, meskipun hasilnya masih tergolong rendah sedangkan lainnya masih menggunakan peraturan bupati atau regulasi setingkat dalam penanganan bencana, sehingga perlu ditingkatkan menjadi peraturan daerah agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat,” kata Robert Awi.
Dia mengatakan hal tersebut usai membuka kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Papua di Kota Jayapura, Papua, Selasa.
Menurut Robert, jika tidak dilakukan perubahan regulasi maka pemerintah daerah akan kesulitan memiliki dasar yang kuat dalam mengatur pola penanganan bencana, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan.
“Di dalam peraturan daerah itu nanti ada pola-pola penanganan bencana yang diurai di sana, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas dalam melakukan penanganan,” ujarnya.
Dia menjelaskan regulasi merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam IKD untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko bencana secara mandiri.
“Selain regulasi, penganggaran dan dukungan kepala daerah terhadap BPBD juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana,” katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya berharap kabupaten/kota agar dapat segera memenuhi berbagai komponen yang menjadi penilaian IKD, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan bencana dapat terus meningkat.
"Sehingga permasalahan-permasalahan sosial yang timbul akibat bencana itu dapat kami atasi di lapangan," ujarnya.
Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
