
Pemprov dan DPR Papua sepakati anggaran belanja capai Rp3,06 T pada perubahan APBD 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja mencapai Rp3,06 triliun.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jayapura, Rabu, mengatakan kesepakatan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPR Papua dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
"Pada Selasa (29/9) kami bersama DPR Papua telah menyepakati Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di mana hal ini menunjukkan bahwa antara DPR Papua dan kepala daerah telah memiliki kesepahaman dalam merumuskan kebijakan untuk menjalankan program-program pembangunan," katanya.
Menurut Fakhiri, dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua juga mengalami peningkatan di mana dari Rp2,03 triliun menjadi Rp2,46 triliun atau bertambah Rp433,31 miliar atau 21,32 persen.
"Sementara itu, belanja daerah meningkat dari Rp2,27 triliun menjadi Rp3,06 triliun atau bertambah Rp787,02 miliar atau 34,64 persen," ujarnya.
Dia menjelaskan dengan perubahan tersebut, struktur APBD Papua mengalami defisit sebesar Rp592,88 miliar. Untuk itu defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan utang daerah.
"Peningkatan belanja diperlukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa, serta pembangunan infrastruktur," katanya lagi.
Dia menambahkan untuk itu pihaknya meminta seluruh pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien dan tepat sasaran karena waktu pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran 2026 relatif terbatas.
"Setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Orang Asli Papua," ujarnya.
Di menjelaskan Pemprov Papua berkomitmen memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah agar perubahan APBD dapat mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Raperdasi tersebut selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," ujarnya.
Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
