Pemkot Jayapura dorong keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang

Jumat, 2 Oktober 2026 12:25 WIB

Suasana kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan DP3AKB Kota Jayapura, Kamis (1/10/2026) . ANTARA/HO-Humas Pemkot Jayapura

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial maupun hukum.

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura, Kamis, mengatakan keterlibatan perempuan di sejumlah bidang khususnya politik dan hukum, masih perlu terus diperkuat sehingga peningkatan pengetahuan dan kapasitas perempuan menjadi salah satu langkah penting untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus kajian bagi pemerintah dan masyarakat.

Menurut Rustan, kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas, pengetahuan, serta partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

"Sekaligus memperkuat perlindungan perempuan dan keluarga dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga," katanya.

Dia menjelaskan advokasi dan pendampingan terhadap peran serta perempuan merupakan langkah penting dan strategis dalam mendorong keterlibatan perempuan secara lebih luas.

"Di Kota Jayapura, peran perempuan di bidang politik masih terbatas, begitu juga di bidang hukum. Melalui kegiatan ini, perempuan mendapatkan pengetahuan yang mendasar sehingga ke depan peran dan partisipasi perempuan dapat semakin berimbang," katanya lagi.

Kepala Seksi Organisasi Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) Kota Jayapura Frida Y. Awom mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya, memperkuat akses terhadap layanan pendampingan, serta membangun jejaring kerja sama antara pemerintah, organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat.

"Kegiatan ini diharapkan pula meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya sekaligus memperkuat akses terhadap layanan pendampingan. Selain itu, kami juga ingin membangun jejaring kerja sama antara pemerintah, organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat," katanya.