Pemprov pastikan 2.200 rumah di Papua Pegunungan segera dibangun pusat

Jumat, 2 Oktober 2026 12:26 WIB

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan keterangan pada rapat koordinasi rencana pembangunan 2.200 unit rumah oleh Kementerian PKP RI dan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Pegunungan.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan 2.200 unit rumah di daerah ini segera dibangun oleh pemerintah pusat setelah adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukikan (PKP) RI.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam keterangan tertulis di Wamena, Jumat memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap kebutuhan perumahan masyarakat di wilayahnya.

“Kami berharap masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan karena rumah tersebut akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di daerah,” katanya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas bantuan 2.200 unit rumah bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.

“Kami selaku penerima manfaat berterima kasih kepada bapak presiden. Sudah tiba saatnya untuk merealisasikan, kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan keterlibatan masyarakat setempat karena ini menjadi rumah mereka,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait mengatakan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan cepat, tepat sasaran, berkualitas dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seluruh aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program harus dipersiapkan secara matang. Bagaimana menjalankan perintah presiden dengan baik dan benar, sesuai aturan, cepat, berkualitas dan tepat sasaran,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan pembangunan 2.200 rumah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak tahun 2025. Untuk mendukung pelaksanaan pada 2027, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,529 triliun serta diperlukan regulasi yang mengatur pelaksanaan program mulai dari perencanaan hingga pembangunan.

“Dengan arahan presiden pada 2025, untuk tahun 2027 anggaran sudah tersedia Rp1,529 triliun. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk membahas perencanaan sampai pelaksanaan,” ujarnya.

Kementerian PKP RI dan Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat koordinasi yang dihadiri beberapa Kementerian dan lembaga terkait serta Pemprov Papua Pegunungan membahas rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Jakarta.