
Pemprov Papua Pegunungan sebut APBD Perubahan sedang dievaluasi di Pusat

Wamena (ANTARA) - Pemprov Papua Pegunungan menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Perubahan tahun 2026 telah selesai dibahas di DPRP Pegunungan dan sementara sedang dievaluasi di pemerintah pusat.
Besaran APBD Perubahan tahun 2026 yang diusulkan oleh Pemprov Papua Pegunungan kurang lebih senilai Rp489,8 miliar, di mana total APBD induk pada tahun ini Rp1,214 triliun dan akan bertambah menjadi Rp1,704 triliun.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papeg Lukas W Kossay dalam keterangan tertulis di Wamena, Selasa mengatakan pembahasan APBD Perubahan telah selesai dan telah ditandatangani oleh DPR Papua Pegunungan dan saat ini tahapan tersebut masih berada dalam proses evaluasi di tingkat pemerintah pusat.
“Kami meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunggu sampai seluruh proses APBD Perubahan selesai untuk kemudian mempersiapkan anggaran tahun berikutnya,” katanya.
Menurut dia, persiapan APBD induk tahun 2027 harus segera dilakukan agar seluruh proses perencanaan dapat berjalan lebih matang dan terarah.
“APBD Perubahan sudah selesai, sudah dilaksanakan, DPR sudah tanda tangan dan saat ini sementara evaluasi di pusat. Berhubungan dengan ini, para pimpinan OPD nanti kita lakukan persiapan untuk APBD Induk tahun 2027 dan segera disiapkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan seluruh OPD mulai menginventarisasi kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2027 sehingga dapat menyiapkan dokumen pendukung, melakukan perencanaan anggaran serta melengkapi berbagai administrasi yang dibutuhkan.
“Persiapkan sejak dini akan membantu pemerintah daerah menghindari keterlambatan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahun depan,” katanya.
Dia menambahkan memasuki tiga bulan terakhir pada tahun 2026, OPD harus mempercepat penyelesaian administrasi dan pelaporan keuangan daerah.
“Memasuki Oktober 2026 pemerintah daerah hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan hingga berakhirnya tahun anggaran pada 31 Desember 2026. Waktu yang tersisa tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah tentang administrasi dan pelaporan keuangan daerah,” ujarnya.
Pewarta : Yudhi Efendi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
