Logo Header Antaranews Papua

LMA Jayawijaya dorong legalitas hukum adat jadi perda

Rabu, 7 Oktober 2026 13:16 WIB
Image Print
Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga diwawancarai wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.ANTARA/Yudhi Efendi.

Wamena (ANTARA) - Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan mendorong legalitas hukum adat menjadi peraturan daerah atau perda guna mengatur kehidupan sosial lebih baik di daerah setempat.

Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga di Wamena, Selasa, mengatakan selama ini hukum adat hanya sebatas omongan dan diketahui oleh masyarakat adat di daerah ini secara lisan sehingga membutuhkan legalitas hukum yang kuat sehingga dapat bersanding bersama hukum negara.

“Dasar inilah maka kami dari LMA Kabupaten Jayawijaya mendorong supaya hukum adat yang telah ada secara turun-temurun dari orang tua kami dapat dibukukan atau ditulis dan menjadi hukum negara melalui peraturan daerah,” katanya.

Menurut Herman, dorongan untuk membuat Perda Hukum Adat karena seringnya terjadi konflik antar suku yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Sering terjadinya konflik di Wamena melatarbelakangi kami dari LMA mendorong supaya DPR Kabupaten Jayawijaya segera mengesahkan dan menetapkan Perda Hukum Adat yang mengatur beberapa hal prinsip terkait konflik antarsuku,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kurang lebih terdapat 100 pasal hukum adat, di antaranya pencurian, perselingkuhan, pembunuhan yang sanksinya berupa pembayaran babi atau wam dalam bahasa daerah Hubula.

“Ada terdapat kurang lebih 100 pasal yang terdapat dalam hukum adat yang didorong menjadi perda. Pasal yang utama adalah mengatur tentang sanksi adat pembunuhan atau bayar kepala, di mana pelaku harus membayar 30 ekor babi,” katanya.

Dia menambahkan suku-suku dari daerah lain di Papua Pegunungan ketika melakukan aksi kejahatan, pembunuhan di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya harus mengikuti peraturan adat di daerah setempat.

“Seperti kami contohkan Kabupaten Lanny Jaya itu pembayaran kepala untuk sebuah kasus pembunuhan sanksi adatnya harus membayar 100 ekor babi, tetapi masalah itu terjadi di Wamena maka harus mengikuti aturan hukum adat di sini dengan hanya membayar 30 ekor babi dan tanpa membayar uang satu persen pun. Babi itu untuk semua tanpa membayar uang, dan hukum adat ini berlaku untuk tujuh kabupaten lain di wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Komisi B DPRK Jayawijaya Yomi Kogoya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada LMA daerah setempat untuk mendorong Perda Hukum Adat dalam rangka menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di wilayah ini.

“Kami mendukung penuh hukum adat yang didorong menjadi perda karena dapat mempertegas sanksi-sanksi adat kepada pelaku sehingga memberikan efek jera dan tidak melakukan tindakan serupa di kemudian hari,” ujarnya.



Pewarta :
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026