
DJP ajak 17.897 WP di Papua manfaatkan pengurangan sanksi pajak

Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) mengajak 17.897 wajib pajak (WP) di Provinsi Papua yang masih memiliki tagihan pajak belum diselesaikan untuk memanfaatkan kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA) hingga 100 persen.
Kepala Kanwil DJP Papabrama Ani Natalia di Jayapura, Selasa, mengatakan fasilitas tersebut terbuka bagi seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki tunggakan pajak.
"Berdasarkan data di Papua, terdapat 17.897 wajib pajak yang masih memiliki tagihan pajak belum diselesaikan. Kami mengajak mereka memanfaatkan kebijakan ini untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan memperoleh keringanan sanksi administratif," katanya.
Menurut Ani, jumlah wajib pajak terdaftar di Provinsi Papua mencapai 1.701.557, dengan 670.984 di antaranya merupakan wajib pajak aktif.
"Untuk itu dengan adanya kebijakan PSA dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang sedang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), menjalani pemeriksaan pajak, maupun yang atas inisiatif sendiri ingin melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)," ujar dia.
Dia menjelaskan dengan demikian, kesempatan tersebut tidak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki tagihan, tetapi juga mereka yang ingin memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.
"Untuk jenis sanksi dan persyaratan tertentu, wajib pajak yang memenuhi ketentuan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen," katanya.
Sementara itu, ia menambahkan, pada kategori yang menerapkan pengurangan secara bertahap, persentase keringanan menjadi 50 persen pada Januari hingga Maret 2027 dan 25 persen pada April hingga Juni 2027.
"Kami masyarakat dan pelaku usaha di Papua agar tidak menunda penyelesaian kewajiban perpajakan, mengingat besaran pengurangan sanksi dapat berbeda sesuai jenis sanksi dan periode pemanfaatannya," ujar dia.
Dia menjelaskan kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
