
Pemprov Papua Pegunungan dorong pemutihan pajak kendaraan November-Desember 2027

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD setempat membuka kesempatan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku mulai 1 November hingga 31 Desember tahun 2026.
Kepala BPPKAD Papua Pegunungan Noak Tabo di Wamena, Rabu mengatakan pemutihan itu dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pihaknya bisa mengeluarkan surat pemutihan pajak kendaraan yang berlaku sejak 1 November hingga 31 Desember tahun 2026.
“Ini merupakan strategi yang kami coba terapkan kedua kali dalam tahun ini dalam mendorong peningkatan PAD tahun 2026 Papua Pegunungan melalui pajak kendaraan,” katanya.
Menurut Noak, pemutihan pajak kendaraan tersebut mencakup penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB), pembebasan sanksi administrasi PKB, pembebasan sanksi administrasi tahun lalu, diskon 80 persen pokok PKB untuk mutasi masuk antarprovinsi.
Lalu diskon 15 persen bagi yang membayar tepat waktu, diskon 10 persen pokok PKB untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan diskon 10 persen bagi yang terlambat tetapi tidak memiliki tunggakan pajak.
“Tentu apa yang coba kami lakukan untuk mendorong peningkatan PAD dari pajak kendaraan tahun 2026. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momen ini untuk melunasi semua pajak kendaraan mereka,” ujarnya.
Dia menjelaskan target PAD dari pajak kendaraan tahun 2026 kurang lebih Rp12 miliar dan realisasi yang telah dicapai hingga saat ini kurang lebih Rp6,75 miliar.
“Target PAD dari pajak kendaraan yang harus tercapai oleh teman-teman Samsat adalah Rp12 miliar dan capaian realisasi sesuai hasil laporan adalah Rp6,75 miliar yang diperoleh dari bulan Januari-Oktober 2026,” katanya.
Dia menambahkan total pokok PKB yang berhasil dicapai sejak bulan Januari-Oktober 2026 sebesar Rp5,04 miliar, denda PKB dan BBNKB Rp77,97 juta, pokok BBNKB Rp1,60 miliar, SP-3 Rp28,45 juta sehingga totalnya kurang lebih Rp6,75 miliar.
“Kami berharap wajib pajak atau pemilik kendaraan supaya membayar pajak kendaraannya dan memanfaatkan momen ini sebagai sarana untuk melunasi semua tunggakan pajak kendaraannya. Kalau yang rutin membayar pajak, kami dari pemerintah daerah menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan dari masyarakat,” ujarnya.
Pewarta : Yudhi Efendi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
