Komisi III jamin uji kelayakan capim KPK berjalan profesional

id Komisi III DPR,Capim KPK,Herman Hery

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Herman Hery. (FOTO ANTARA/Reno Esnir)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menjamin proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK akan berjalan profesional agar tidak ada keraguan di masyarakat terhadap calon yang nanti dipilih DPR.

"Kami berikan jaminan bahwa Komisi III DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 capim KPK secara profesional," kata Herman Hery di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjamin uji kelayakan capim KPK akan berlangsung terbuka sehingga tidak akan mengistimewakan calon dari salah satu institusi.

Menurut dia, proses uji kelayakan yang berlangsung terbuka itu, maka tidak akan ada yang bisa bermain-main dalam prosesnya karena semua berjalan secara profesional.

"Proses yang dilakukan Pansel KPK hingga menghasilkan 20 nama capim KPK, kami nilai prosesnya berjalan profesional dan propper. Kalau ada pihak yang mencurigai ada institusi tertentu yang diistimewakan, itu hak orang tersebut," ujarnya.

Herman yang merupakan politisi PDIP itu menegaskan bahwa Komisi III DPR tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah capim KPK memiliki pelanggaran kode etik dan belum melaporkan LHKPN.

Dia mengatakan, Komisi III DPR akan menggunakan hak politiknya dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Sebelumnya, para aktivis anti-korupsi yang tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK menilai lolosnya 20 capim KPK dalam tahapan tes profile assessment tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK ke depan karena ada calon yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN.

Koalisi menilai ada juga beberapa nama yang dinyatakan lolos seleksi mempunyai catatan kelam pada masa lalu, itu mengartikan Pansel tidak mempertimbangkan isu rekam jejak dengan baik.

Koalisi Kawal Capim KPK menegaskan patut dicatat apabila calon-calon dengan rekam jejak bermasalah lolos berarti Pansel KPK memiliki andilnya sendiri dalam lemahnya agenda pemberantasan korupsi ke depan.

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar