India batasi akses di Kashmir setelah PM Pakistan berpidato di PBB

id Kashmir,konflik kashmir,India Pakistan Kashmir,India,Pakistan

Seorang perempuan Kashmir berdiri di samping sebuah grafiti tertulis di tembok pembatasan menyusul dicabutnya status konstitusional khusus Kashmir oleh pemerintah India, di Srinagar, Minggu (15/9/2019). ANTARA/REUTERS/Francis Mascarenhas/aa. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Srinagar, India (ANTARA) - Pemerintah India pada Sabtu membatasi pergerakan massa di dataran tinggi Kashmir guna mencegah unjuk rasa yang dipicu oleh pidato Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Khan, dalam pidatonya pada Jumat, mengingatkan kemungkinan adanya pertumpahan darah di saat India menyudahi pembatasan di dataran tinggi Kashmir. Pemerintah India membatasi akses komunikasi dan pergerakan massa di Kashmir sejak otonomi khusus di sana dicabut pada Agustus sehingga menyebabkan ribuan demonstran ditangkap aparat.

Sesaat setelah pidato disampaikan, ratusan warga Kashmir ke luar rumah, meneriakkan slogan yang mendukung ucapan Khan pada Jumat malam. Mereka menuntut kemerdekaan Kashmir.

Akan tetapi, mobil-mobil milik kepolisian yang dilengkapi dengan pengeras suara pada Sabtu mengumumkan bahwa di beberapa wilayah Srinagar, Kashmir, ada pembatasan pergerakan massa. Tak hanya itu, aparat juga menerjunkan pasukan di beberapa lokasi untuk mengantisipasi demonstrasi, kata beberapa pejabat daerah dan dua saksi.

Pasukan keamanan itu juga menutup jalan menuju pusat bisnis di Srinagar dengan kawat berduri.

"Pembatasan ini dilakukan setelah banyak aksi protes berlangsung di Srinagar setelah Imran Khan berpidato semalam," kata seorang polisi yang menolak menyebut identitasnya.

Dataran tinggi Kashmir yang dihuni warga mayoritas Muslim telah menjadi lahan perebutan antara dua negara pemilik senjata nuklir, India dan Pakistan. Dua negara itu telah tiga kali terlibat perang untuk memperebutkan wilayah Kashmir.

Baca juga: Presiden Kashmir keluhkan pernyataan Sekjen PBB

India dan Pakistan saat ini berbagi kekuasaan di Kashmir, tetapi mengklaim memiliki otoritas penuh atas keseluruhan wilayah.

India mencabut status khusus di Kashmir diikuti dengan ragam pembatasan pergerakan massa, serta memutus akses komunikasi di dataran tinggi itu. Meskipun New Delhi telah menyudahi beberapa pembatasan, belum ada demonstran yang dibebaskan dari tahanan. Bahkan, akses telepon dan Internet masih diputus di Kashmir.

PM Khan menyebut langkah India sebagai "pembatasan tak manusiawi". Ia menuntut India untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

Di beberapa wilayah Kashmir, termasuk Soura yang berada dekat Srinagar, warga bentrok dengan aparat. Beberapa pengunjuk rasa melempar batu ke arah polisi, sementara aparat membalas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa pada Jumat malam.

Massa di Soura kerap turun ke jalan memprotes kebijakan India dalam beberapa waktu terakhir.

Pidato Khan itu disampaikan di PBB satu hari setelah diplomat senior AS untuk Asia Selatan meminta India dan Pakistan menurunkan tensi di Kashmir. Diplomat AS itu menyampaikan pemerintahnya berharap India dapat menyudahi pembatasan di Kashmir serta membebaskan para demonstran yang ditahan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pakistan peringatkan soal "genosida" di Kashmir
Baca juga: OIC sampaikan 'keprihatinan yang mendalam' mengenai Kashmir


 

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar