REI Sumatera Selatan minta tambahan kuota FLPP

id rei,perumahan,mbr,flpp,perbankan

Ketua DPD REI Sumsel, Bagus Pranajaya. ANTARA/Aziz Munajar/am.

Palembang (ANTARA) - Real Estate Indonesia Provinsi Sumatera Selatan meminta penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP) yang telah habis sejak Juli 2019 karena telah mengganggu bisnis perumahan segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua DPD Real Estate Indonesia Sumsel Bagus Pranajaya Salam di Palembang, Rabu, mengatakan pengembang perumahan di Sumatera Selatan sangat mengeluhkan kondisi saat ini karena mengganggu putaran uang bisnis mereka.

“Kawan-kawan pengembang sudah mengeluh luar biasa, masyarakat juga. Saat ini ada 2.000 unit sampai 3.000 unit rumah yang belum akad kredit,” kata dia.

Baca juga: PUPR salurkan KPR FLPP Rp5,57 triliun hingga 17 September 2019

Bagus mengatakan tidak hanya pengembang yang terganggu, melainkan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap hunian jadi sulit tercapai. Kondisi terhentinya FLPP itu, kata dia, juga dapat berimbas ke bisnis pembiayaan yang dijalankan perbankan.

“Kami kan mau mengembalikan pinjaman dana konstruksi ke bank. Belum lagi kami harus bayar pekerja dan kewajiban lainnya, jadi ini kalau satu tersumbat ya tersumbat semua,” kata dia.

Menurutnya, pengembang di lapangan masih terus melanjutkan pembangunan rumah karena permintaan pasar MBR masih sangat tinggi.

Bahkan berdasarkan catatan REI Sumsel, realisasi pembangunan rumah di daerah itu sudah mencapai 6.000 unit per semester I-2019 dari target 13.000 unit hingga akhir tahun ini.

Baca juga: Apersi berharap anggaran tambahan pembiayaan perumahan segera cair

“Mayoritas yang dibangun adalah rumah MBR karena demand-nya memang ke sana. 90 persen anggota kami bermain di rumah MBR,” kata dia.

Bagus mengemukakan pengembang lokal sulit mengandalkan rumah komersial karena permintaan dari masyarakat yang tidak sebanyak rumah bersubsidi. Bahkan pengembang yang mulanya bermain di segmen komersial malah beralih ke rumah FLPP agar bertahan di bisnis properti.

Melesatnya permintaan masyarakat terhadap hunian yang bunga kreditnya disokong pemerintah tersebut juga tercermin dari penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh perbankan di Sumsel yang tumbuh positif selama tiga tahun terakhir.

Melansir data Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 (OJK KR 7) Sumbagsel, realisasi KPR mencapai Rp9,47 triliun per Juli 2019. Penyaluran itu tumbuh sebesar 15 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,42 triliun.

Baca juga: Percepat Program Sejuta Rumah. BTN dapat tambahan kuota KPR FLPP

Pewarta : Dolly Rosana
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar