Anggaran Rumah DP 0 Rp dipotong karena banyak unit kosong

id rumah dp 0 persen, rusunawa, anies baswedan

Suasana pembangunan hunian DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Setelah resmi diluncurkan pada 12 Oktober 2018, pembangunan hunian DP Nol rupiah dipastikan rampung pada awal bulan Agustus 2019 mendatang dan saat ini sudah melebihi 90 persen. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. (ANTARA/RENO)

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Justin Andrian mengatakan anggaran rumah uang muka nol rupiah atau DP 0 Rp sebagai salah satu program prioritas Pemprov DKI pada 2020 dipotong karena masih banyak unit kosong.

"Mungkin salah satu alasan itu (rumah DP 0 Rp) di-hold karena ada Rusunawa tersedia 6.000 unit," ujar Justin saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis.

Justin mengatakan dari sejumlah rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) itu ditemukan banyak yang kosong dan tak berpenghuni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur sementara pembangunan masih terus dilakukan.

Selanjutnya Justin mengatakan selama masa reses, ia menemukan masih banyak masyarakat yang merasa sosialisasi rumah DP 0 Rp kurang.

Baca juga: DKI buka gelombang kedua rumah DP 0 persen

"Pas saya reses, masyarakat banyak yang tak tahu, misalnya mekanismenya," ujar politikus Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Menanggapi pemotongan anggaran pada program prioritasnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, ia mengatakan hal tersebut masih dapat dikondisikan.

"Ya masih dalam pembicaraan tunggu sampai final RAPBD. Nanti mudah-mudahan bisa dibahas semuanya," kata Anies.

Sebelumnya, DPRD DKI memangkas beberapa anggaran Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang dianggap tidak terlalu penting.

Contohnya adalah anggaran rumah DP 0 Rp menjadi Rp500 miliar yang pada pengajuan KUA-PPAS dianggarkan sebesar Rp2 triliun.

Baca juga: DPRD DKI minta ada pengawasan rumah DP Rp0

Pada Rapat Paripurna kedua disetujui besaran anggaran untuk rumah DP 0 Rp menjadi Rp1 triliun.

Akhirnya, anggaran disepakati Rp500 miliar dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis.

Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar