"Melalui acara rembug tani ini, saya ingin tahu, apa saja yang bisa saya lakukan untuk mengangkat dan menggairahkan sektor pertanian di Bali. Di DPD, saya memiliki kewenangan atau bisa mengundang Menteri Pertanian ataupun Menteri Perdagangan," kata Pastika saat mengadakan acara bertajuk Rembug Tani itu di Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (13/12) malam.
Dalam kesempatan itu, Pastika mengaku sangat senang mendapat kepercayaan ditempatkan di Komite II DPD RI yang membidangi pertanian, perhubungan, UMKM, dan BUMN-BUMD.
"Saya dari dulu cinta pada sektor pertanian, apalagi budaya Bali itu adalah budaya agraris," ucap senator kelahiran Desa Patemon, Kabupaten Buleleng, Bali itu.
Sewaktu menjabat menjadi Gubernur Bali dua periode dari 2008-2018, dia juga telah menggagas pembentukan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), yang kini jumlahnya ratusan di delapan kabupaten di Bali.
Menurut Pastika, sektor pertanian sampai saat ini belum begitu dilirik kalangan generasi milenial di Pulau Dewata, karena realitasnya mereka yang menjadi petani mayoritas yang sudah tua-tua.
"Daya tarik pekerjaan di bidang yang lain masih sangat kuat, sedangkan kehidupan sebagai petani masih dipandang tidak menggairahkan karena identik dengan kondisi kotor, miskin, bau dan panas," ujarnya pada acara yang dihadiri kalangan HKTI Bali, perwakilan petani, kalangan akademisi dan komunitas pencinta pertanian itu.
Oleh karena itu, kata Pastika, harus ada regulasi di tingkat pusat yang bisa memperbaiki situasi ini, khususnya lagi bisa mengurangi impor sektor pertanian.
"Program dan dana di pusat untuk pertanian sebenarnya juga banyak dan mereka sering bingung untuk menyalurkan. Maka dari itu, menjadi tugas DPD juga untuk mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang seringkali kebijakannya tidak sejalan dengan kebutuhan daerah," ucap mantan Kapolda Bali itu.
Setelah pertemuan hari ini, Pastika juga siap mewadahi semua yang hadir tersebut jika ingin kumpul-kumpul menindaklanjuti, mengimplementasikan dan mengembangkan berbagai hal untuk memajukan pertanian Bali.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengatakan Pemerintah Provinsi Bali saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster juga menempatkan pertanian menjadi salah satu program prioritas.
"Membangun pertanian itu susah-susah gampang. Apalagi di tengah tantangan alih fungsi lahan di Bali sekitar 500-800 hektare pertahun. Di samping itu juga dihadapkan pada persoalan persaingan sumber daya air untuk pertanian dengan sektor domestik dan industri," ucapnya.
Persoalan lainnya dari sisi pemasaran terutama di saat musim panen. Menurut Wisnuardhana, petani bukannya mendapat untung karena harga komoditas menjadi sangat rendah. Belum lagi petani dihadapkan pada persoalan modal usaha.
"Untuk mengatasi sejumlah persoalan di bidang pertanian, khususnya di hilir, telah pula dikeluarkan Peraturan Gubernur Bali No 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali," ucapnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Udayana Dr Diah Kencana mengatakan diperlukan "jembatan" untuk mengatasi persoalan hulu dan hilir pertanian.
"Hasil-hasil kajian dari akademisi ini yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hulu dan hilir. Gunakan uang-uang dari pemerintah untuk mendukung menyelesaikan persoalan petani," ucapnya.
Baca juga: Pemprov Kepulauan Riau nilai DPD RI getol dorong RUU Kepulauan
Baca juga: Gubernur Lampung dan Ketua DPD dorong percepatan pembangunan
Baca juga: Banyak peluang, Taiwan-RI bakal tingkatkan kerja sama ekonomi
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
