DPR: RI bisa berperan aktif penengah konflik China-etnis Uighur

id China,etnis Uighur,DPR RI

Seorang warga yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Uighur (Solighur) berunjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Republik Rakyat China, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (20/12/2019). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintah Indonesia bisa berperan aktif menjadi penengah konflik antara pemerintah China dengan etnis muslim Uighur.

"Kami mendesak Pemerintah Indonesia speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur," kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Mardani mengatakan, ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah konflik Beijing-Uighur.

Baca juga: XDRC tak temukan hambatan ibadah bagi Muslim Uighur

Pertama menurut dia, pemerintah bisa merangkul etnis Muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing agar menjadi fasilitator mengusahakan penyelesaian konflik.

"Menghentikan kekerasan Beijing kepada muslim Uighur dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri," ujarnya.

Baca juga: Pertemuan pimpinan parlemen China-Indonesia singgung isu Uighur

Langkah kedua menurut dia, pemerintah China bisa belajar dari Indonesia terkait bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu takut karena separatisme bukan bagaian dari ajaran Islam.

Ketua DPP PKS itu menilai, pemerintah China bisa diperkenalkan Islam yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman etnis muslim Uighur.

Baca juga: Xinjiang berterima kasih atas dukungan negara Islam

Dia mengatakan langkah ketiga, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara Uighur dan pemerintah China seperti ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.

"Keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp re-edukasi. when we use violent , we don't get a get a good aim," ujarnya.

Dia mengingatkan, untuk membangun perdamaian, pemerintah China harus lebih mengedepankan cara-cara damai dan terus membangun Xinjiang.

Selain itu dia mengatakan, DPR melalui Komisi I dan BKSAP juga akan melakukan diplomasi antar-lembaga kepada Kongres Rakyat Nasional untuk mendorong pemerintah China menghentikan cara-cara kekerasan kepada entis muslim Uighur.

Baca juga: Demonstran Hong Kong dukung Uighur, bentrokan kembali pecah

Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah RI dorong pemenuhan HAM di Xinjiang

Baca juga: Muhammadiyah: Etnis Uighur sulit ekspresikan agama

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar