Presiden perintahkan lanjutkan pembangunan pencegah banjir DKI Jakarta

id Presiden jokowi, joko widodo, rapat bencana banjir, banjir jakarta, banjir awal 2020, sudetan ciliwung, kanal banjir timur, basuki hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Jumat (3/1/2020). (Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian dan pemerintah daerah untuk bekerja sama erat melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dapat mencegah banjir di Ibu Kota DKI Jakarta.

"Bapak Presiden mengarahkan bahwa tetap lanjutkan. Jadi penanganan banjir di Jakarta ini di bagian hulu kita bangun dua bendungan, yakni Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Semua akan kita selesaikan pada 2020 ini," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta pada Jumat.

Menurut dia, progres pembebasan lahan untuk bendungan itu sudah mencapai 95 persen, sehingga pembangunan fisik dapat dilakukan secepatnya.

Selain pembangunan bendungan di kawasan hulu, pemerintah juga akan meneruskan sejumlah program pembangunan di kawasan hilir, salah satunya normalisasi Kali Ciliwung.

"Ini ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, kemudian normalisasi Sungai Ciliwung dan sudetan antara Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur," jelas Basuki.

Untuk program normalisasi, Kementerian PUPR menyiapkan rumah susun di kawasan Pasar Rumput bagi 800 kepala keluarga sebagai tempat tinggal sementara.

Upaya normalisasi atau naturalisasi sungai juga akan segera dilakukan dengan melebarkan badan sungai.

Meski berbeda istilah, antara Basuki dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun inti dari langkah itu sama, yakni melebarkan sungai agar bisa menampung air lebih banyak.

Baca juga: Menteri PUPR: Sodetan Ciliwung signifikan kurangi debit air

Baca juga: Hujan deras di Jakbar timbulkan sampah di sejumlah aliran kali

Baca juga: Basuki jelaskan langkah pemerintah tangani banjir hulu ke hilir


Basuki menjelaskan program normalisasi atau naturalisasi sungai merupakan master plan pencegahan banjir DKI Jakarta.

Menurut dia, Kementerian PUPR mengerjakan pembangunan infrastruktur, sementara Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab membebaskan lahan.

"Ini kami tinggal laksanakan 'master plan' ini. Nggak ada yang baru. Ini kan master lan 1973, 1997, 2007. Ini sama Kali Ciliwung, ini Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur, sudetan Kali Ciliwung. Tinggal laksanakan ini," jelas Basuki.

Untuk Kanal Banjir Timur, tambah Basuki, juga telah memberikan dampak positif mengurangi banjir di kawasan Jakarta bagian timur seperti Kelapa Gading.

Guna semakin memperingan debit air di Kali Ciliwung, pemerintah pusat membangun sodetan Kali Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer.

Kendati demikian, pembangunan baru tercapai sepanjang 600 meter karena terkendala pembebasan lahan.

Menurut Basuki, untuk menangani masalah banjir maka diperlukan kerja sama erat antara kementerian dengan pemerintah daerah, serta seluruh institusi harus menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai rencana. 

Pewarta : Bayu Prasetyo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar