NCICD bukanlah proyek yang diarahkan untuk mengatasi banjir Jakarta, sebaliknya NCICD justru membebani Provinsi JakartaJakarta (ANTARA) - Pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut Jakarta diminta menjauhi kepentingan bisnis sektor properti.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Minggu, menginginkan pemerintah pusat tidak mengembangkan wacana pembangunan NCICD yang sarat dengan kepentingan properti.
"NCICD bukanlah proyek yang diarahkan untuk mengatasi banjir Jakarta, sebaliknya NCICD justru membebani Provinsi Jakarta," katanya.
Baca juga: Proyek terpadu pesisir Jakarta perlu dilanjutkan dukung ekonomi warga
Ia menilai proyek tersebut sarat dengan kepentingan pengembang berkelas mewah.
Abdul Halim menyatakan, pihaknya menolak gagasan tersebut dan mendesak pemerintah mengedepankan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta yang ramah secara ekologis dan berorientasi humanis.
Dengan kata lain, masih menurut dia, pengelolaan masyarakat yang hidup di tepi pantai harus bisa "memerdekakan" manusia di kawasan pesisir tersebut.
Sebagaimana diwartakan, sejumlah pakar hidrologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memandang bahwa penerapan sistem polder dapat menjadi solusi utama penanggulangan banjir di DKI Jakarta, selain normalisasi sungai dan pembersihan drainase.
Baca juga: Medsos sebut tanggul jebol di Kamal Muara, Wawalkot Jakut: Itu hoaks
"Saya kira satu-satunya mungkin ya, cara penanggulangan banjir di Jakarta ya dengan sistem polder itu," kata pakar hidrologi yang juga pengajar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) Fakultas Teknik UGM Prof. Bambang Triatmodjo saat jumpa pers di Kampus UGM, Yogyakarta, Senin (6/1).
Pembangunan sistem polder antara lain seperti yang telah diterapkan di Perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sistem polder itu, kata dia, mampu membuat perumahan elit yang berada minus 2 meter di bawah permumakaan air laut tetap terlindungi dari potensi banjir.
Oleh sebab itu, menurut Bambang, Pemprov DKI Jakarta perlu menempatkan sistem polder yang merupakan kombinasi tanggul dan pompa itu di sejumlah titik menyesuaikan dengan peta genangan dari Dinas PU setempat.
Baca juga: Antisipasi banjir susulan di Jakbar, Sudin SDA data tanggul jebol
Menurut dia, tanpa sistem itu yang juga disertai dengan normalisasi sungai dan pembersihan drainase, maka potensi banjir di Jakarta sulit dicegah. Apalagi jika curah hujan sangat tinggi seperti pada 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 yang mencapai 377 milimeter per hari.
Pakar teknik sumber daya air UGM, Prof Budi Santoso menjelaskan seperti yang diterapkan di Belanda, sistem polder adalah membuat tanggul mengelilingi kota agar air tidak kemasukan air. Sedangkan air yang di dalam tanggul dikumpulkan kemudian dipompa ke luar dan dialirkan ke laut.
Menurut dia, sistem itu biasanya diterapkan di sejumlah tempat dengan ketinggian muka air tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut.
Baca juga: Legislator Jakarta pantau perbaikan tanggul jebol Muara Baru
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
