"Ini bagus untuk pengamanan kondisi krisis karena ASEAN +3 itu punya dana yang memadai untuk keperluan kalau ada negara yang mengalami mismatch pembiayaan jangka pendek," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF) , Anggito Abimanyu, di Jakarta, Selasa.
Anggito menyebutkan, pembentukan pooling dana itu sudah dibahas dalam pertemuan ASEAN+3 beberapa waktu lalu di Jepang.
"Jadi dana-dana yang ada dipool jadi satu sehingga jumlahnya lebih besar, nanti prosesnya multilateral, dikelola sendiri secara regional, dan nanti ada proses surveilance-nya, ada proses aktivasinya bersama-sama," katanya.
Ia menyebutkan, masalah tersebut akan dibahas lebih dalam dalam pertemuan ASEAN+3 yang dijadualkan berlangsung di Thailand pada pertengahan Desember ini.
Ia menyebutkan, selama ini mekanisme untuk meminjam dari kawasan regional selama ini dilakukan secara bilateral melalui promisory note.
"Sekarang ini jalan sendiri-sendiri cuma menggunakan promisory note, yaitu sama-sama janji saya punya uang segini dan bisa digunakan," jelasnya.
Menurut dia, mekanisme penggunaan dana pooling itu masih harus dibahas/diputuskan dalam pertemuan Desember ini, tentunya dengan melihat kondisi masing-masing menyangkut besarnya cadangan devisa.
Ia menyebutkan, pooling dana akan menggunakan dana dalam dolar AS karena umumnya kebutuhan dalam dolar AS.
Anggito menyebutkan, dana yang ada saat ini di ASEAN+3 mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, dan akan diusulkan adanya kenaikan.
"Kita mengusulkan dinaikkan jumlahnya karena eperluannya lebih besar.
Sekarang kita harus tunjukkan kepada market bahwa ASEAN+3 ini punya mekanisme saling tolong menolong, gotong royong, self help. Kalau dulu satu-satunya tempat cuma di IMF, sekarang kita ke regional karena bebarapa negara kan punya surplus. Cadangan devisa lebih dari cukup," katanya.
Mengenai pelaksana surveilance, Anggito mengatakan, perlu dibentuk suatu independen surveilance, bisa di Sekretariat ASEAN di Jakarta, di ADB atau lainnya.
Menurut dia, kala suatu negara memerlukan dukungan likuiditas, maka harus ada pihak ketiga yang menilai, memeriksa kondisi sebenarnya agar obyektif.
"Ini kan uangnya dari pembayar pajak juga, kalau kita punya surplus dimasukan ke situ, dipakai kalau ada negara yang membutuhkan," katanya.
Menurut dia, penggunaan dana itu sifatnya harus dapat dicairkan dengan cepat setelah deteksi kondisi seperti adanya penurunan atau sudden reversal cadangan devisa, mata uang terkoreksi tajam, dan lainnya. (*)
Copyright © ANTARA 2008
