KPK rampungkan penyidikan dua tersangka suap proyek jalan Kaltim

id REFLY RUDDY TANGKERE, ANDI TEJO SUKMONO, KALIMANTAN TIMUR

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Kalimantan Timur Andi Tejo Sukmono, salah satu tersangka kasus suap terkait pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas, barang bukti, dan dua tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2019 ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

Dua tersangka, yakni Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR nonaktif Refly Ruddy Tangkere (RRF) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Kalimantan Timur Andi Tejo Sukmono (ATS). Keduanya merupakan penerima suap dalam kasus tersebut.

Baca juga: Bupati Tulungagung Maryoto dicecar 27 pertanyaan oleh KPK
Baca juga: ICW: Pimpinan KPK tak serius tangani perkara pengurusan PAW


"Penyidik hari ini melakukan tahap II, penyerahan tersangka dan bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tersangka RRF dan ATS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.

Dalam jangka waktu 14 hari kerja, kata Ali, JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

"Persidangan rencananya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Samarinda," ucap Ali.

Selain itu, dalam proses penyidikan dua tersangka itu telah diperiksa sebanyak 38 saksi.

Selain dua orang tersebut, KPK pada 16 Oktober 2019 juga telah menetapkan Direktur PT Harlis Tata Tahta (HTT) Hartoyo (HTY) sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara disebut Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Pekerjaan Preservasi, Rekonstruksi Sp.3 Lempake-Sp.3 Sambera-Santan-Bontang-Dalam Kota Bontang-Sangatta dengan anggaran tahun jamak 2018-2019.

Adapun nilai kontraknya adalah sebesar Rp155,5 miliar. PT HTT milik Hartoyo adalah pemenang lelang untuk proyek tahun jamak tersebut.

Baca juga: KPK panggil empat saksi kasus korupsi proyek subkontraktor fiktif
Baca juga: KPK panggil mantan Kepala Sekretariat DPP PDIP Irwansyah


Dalam proses pengadaan proyek, Hartoyo diduga memiliki kesepakatan untuk memberikan "commitment fee" kepada Refly selaku Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan dan Andi selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kaltim.

"Commitment fee" yang diduga disepakati adalah sebesar total 6,5 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak. Commitment fee" tersebut diduga diterima Refly dan Andi melalui setoran uang setiap bulan dari Hartoyo baik secara tunai maupun transfer.

Refly diduga menerima uang tunai dari Hartoyo sebanyak delapan kali dengan besaran masing-masing pemberian uang sekitar Rp200-300 juta dengan jumlah total sekitar Rp2,1 miliar terkait dengan pembagian proyek-proyek yang diterima oleh Hartoyo.

Andi diduga menerima setoran uang dari Hartoyo dalam bentuk transfer setiap bulan melalui rekening atas nama BSA. Rekening tersebut diduga sengaja dibuat untuk digunakan Andi menerima setoran uang dari HTY.

Andi juga menguasai buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut serta mendaftarkan nomor teleponnya sebagai akun "sms banking".

Rekening tersebut dibuka pada 3 Agustus 2019 dan menerima transfer dana pertama kali dari Hartoyo pada 28 Agustus 2019, yaitu sebelum PT HTT diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pada tanggal 14 September 2019 dan menandatangani kontrak pada 26 September 2019.

Rekening tersebut menerima transfer uang dari Hartoyo dengan nilai total Rp1,59 miliar dan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp630 juta. Selain itu, Andi juga beberapa kali menerima pemberian uang tunai dari Hartoyo sebesar total Rp3,25 miliar.

Uang yang diterima oleh Andi dari Hartoyo tersebut salah satunya merupakan sebagai pemberian "gaji" sebagai PPK proyek pekerjaan yang dimenangkan oleh PT HTT.

"Gaji" tersebut diberikan kepada Andi sebesar Rp250 juta setiap kali ada pencairan uang pembayaran proyek kepada PT HTT. Setiap pengeluaran PT HTT untuk gaji PPK tersebut dicatatkan oleh Staf Keuangan PT HTT Rosiani dalam laporan perusahaan.

Baca juga: KPK panggil Sekjen Kementerian PUPR
Baca juga: KPK tahan Kepala BPJN Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar