Pengamat dorong pemerintah berikan stimulus fiskal sektor manufaktur

id Simulus fiskal manufaktur, dampak virus corona,csis

Dokumentasi - Sejumlah pekerja memproduksi pakaian di salah satu pabrik garmen di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). ANTARA /Yulius Satria Wijaya/agr.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal, salah satunya pembebasan pajak sementara kepada pengusaha manufaktur yang terkena dampak wabah Covid-19 atau virus corona dalam kebijakan stimulus kedua.

"Ini karena menurunnya proses produksi dan permintaan," kata Fajar Hirawan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, sektor manufaktur berkontribusi kisaran 19-20 persen terhadap ekonomi RI.

Doktor ekonomi lulusan Universitas Sydney, Australia itu mengharapkan insentif tersebut meringankan pelaku usaha agar tetap berproduksi dan usahanya berjalan.

Meski begitu ada di antara pelaku usaha, lanjut dia, mengalami hambatan karena pasokan bahan baku didapatkan melalui impor utamanya dari China yang kini ekonominya terganggu akibat Covid-19.

"Saat ini yang urgent adalah bagaimana sektor-sektor ekonomi ini tidak jatuh dan masih bisa berjalan dan berproduksi," katanya seraya optimistis insentif fiskal itu memperkuat ekonomi domestik.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang akan mengeluarkan stimulus di antaranya berupa insentif pajak hotel dan restoran dalam paket stimulus jilid pertama.

Insentif berupa potongan harga tiket pesawat juga digelontorkan pemerintah untuk memperkuat sektor pariwisata Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial, bantuan operasional sekolah hingga dana desa untuk mendorong perekononomian nasional terutama dari sektor konsumsi.

Sektor konsumsi berkontribusi 56 persen terhadap ekonomi Indonesia.

Fajar menilai kebijakan stimulus tersebut dapat menjaga daya beli atau konsumsi masyarakat.

"Pemerintah perlu menjaga daya beli konsumen dan memberi kemudahan berusaha sehingga iklim bisnis dan investasi menjadi lebih baik," katanya.

Selain pemerintah, regulator jasa keuangan dan moneter juga sudah mengambil langkah antisipasi yakni OJK yang melonggarkan ketentuan kolektabilitas debitur yang terdampak Covid-19.

Bank Indonesia selaku pengambil kebijakan moneter, menurunkan suku bunga acuan BI menjadi 4,75 persen dan menurunkan giro wajib minimum (GWM) valas dan rupiah, agar perbankan memiliki ruang lebih luas dalam penyaluran kredit.

"Secara teori memang sudah sangat jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi di Tanah Air," katanya.

Sementara itu, untuk aktivitas ekspor dan impor, pemerintah sudah menyiapkan empat kebijakan stimulus untuk menjamin kelancaran sektor tersebut.

Rencananya, empat kebijakan yang tengah digodok oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan itu dalam waktu dekat akan diumumkan pemerintah.

Baca juga: BKF Kemenkeu: Belum ada stimulus fiskal baru guna atasi Virus Corona

Baca juga: Indef: Stimulus fiskal perlu untuk tumbuhkan sektor produktif

Baca juga: BI: bauran stimulus moneter-fiskal pulihkan pertumbuhan ekonomi

 

Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar