Penanda tanganan itu dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komiten (PPK) PPON Kemenpora Yayan Rubaeni bersama dengan Ketua Umum FPTI Yenny Wahid, Ketua Umum PSOI Arya Sena Subyakto, dan Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali yang turut menyaksikan penanda tanganan tersebut meminta agar anggaran tersebut dapat dialokasikan semestinya untuk kegiatan-kegiatan yang disepakati di dalam MoU.
"Kami harapkan penggunaannya bisa sesuai dengan MoU yang ditandatangani. Ini berulang-ulang saya sampaikan karena ada kejadian yang jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata Zainudin.
Dalam penandatanganan MoU itu, PB FPTI mendapat jatah anggaran sebesar Rp6,9 miliar dari usulan awal Rp27,5 miliar. Sedangkan PB PSOI mendapat jatah Rp6,1 miliar dari pengajuan Rp9,3 miliar.
Selanjutnya, anggaran Rp75,3 miliar diberikan kepada NPC Indonesia. Anggaran tersebut meliputi bantuan untuk ASEAN Para Games 2020 sebesar Rp45 miliar dan pelatnas Paralimpiade 2020 sebesar Rp30,3 miliar.
Adapun komponen dana tersebut digunakan untuk mendanai fasilitas setiap cabor meliputi honorarium, akomodasi, try out, try in, training camp, suplemen, peralatan, asuransi, BPJS ketenagakerjaan untuk manajer, pelatih dan tenaga pendukung.
Sebelumnya, Kemenpora juga telah melakukan penanda tanganan MoU bersama beberapa induk cabang olahraga lainnya, antara lain PBSI (bulu tangkis), PABBSI (angkat besi), PBVSI (voli), PB ISSI (balap sepeda), PP PELTI (tenis), PB Perbakin (menembak), PB TI (taekwondo), dan PB Pertina (tinju).
Baca juga: Perbakin, PB TI dan PB Pertina teken MoU Pelatnas 2020
Baca juga: PB ISSI dan PELTI teken MoU pelatnas Olimpiade 2020
Baca juga: 10 cabor belum penuhi syarat pencairan dana pelatnas Olimpiade 2020
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2020
