Pakar hukum: Penolak pemakaman jenazah korban COVID-19 bisa dipidana

id tolak pemakaman,korban covid,ancaman hukuman,penanganan corona,virus corona,corona,covid-19,2019-ncov,novel coronavirus 2019

Pakar hukum: Penolak pemakaman jenazah korban COVID-19 bisa dipidana

Dokumentasi personel TNI berjaga saat warga menutup jalan menuju ke pemakaman Macanda di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (2/4/2020). Penutupan akses jalan ke pemakaman Macanda oleh masyarakat itu sebagai bentuk penolakan terhadap pemakaman jenazah pengidap Covid-19. Belakangan, hal serupa ini bisa dikenakan ancaman hukuman pidana. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Semarang (ANTARA) - Pakar hukum dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Bernard L Tanya, menilai pelaku penolakan terhadap jenazah COVID-19 bisa dipidana dengan pasal 178 KUHP dengan ancaman hukuman satu bulan penjara.

"Menghalangi jenazah yang akan dikuburkan bisa dipidana. Memang ancamannya hanya satu bulan penjara," kata dia, saat diskusi hukum yang digelar Rumah Pancasila, di Semarang, Sabtu.

Dalam pasal 178 KUHP, dijelaskan: Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan diancam dengan pidana penjara.

Baca juga: Tak ada alasan tolak jenazah COVID-19, kata Pengasuh Ponpes Krapyak

"Kenapa ancaman hukumannya ringan, karena para pembuat undang-undang dulu mempertimbangkan kejadian semacam ini jarang sekali terjadi," tambahnya.

Ia mengatakan pemberlakuan pasal itu tidak melihat alasan apapun yang dijadikan dasar penolakan, misalnya ketakutan karena jenazah merupakan pasien positif Corona atau ditolak karena bukan warga asli tempat pemakaman umum.

Terhadap penerapan pasal ini, lanjut dia, kepolisian bisa langsung menindak secara hukum jika terjadi penolakan.

Baca juga: Bupati Batang larang warga tolak pemakaman jenazah COVID-19

Menurut dia, pasal 178 KUHP merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti polisi tanpa adanya aduan. "Tidak boleh ada penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan, terlebih di tempat pemakaman umum. Polisi harus memberi shock therapy," tegasnya.

Upaya tegas lain terhadap para penolak jenazah penderita Covid-19, kata dia, yakni dengan menambahkan pasal 212, 213, dan 214 KUHP karena nekad berkerumun saat darurat pandemi virus Corona.

"Kalau melawan aparat karena menolak dibubarkan bisa jadi unsur pidana baru," katanya.

Baca juga: Din Syamsuddin: Jenazah COVID-19 bukan azab jadi jangan tolak

Sementara itu, ahli forensik Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Polisi Sumy Hastri, mengatakan, penanganan terhadap jenazah penderita Covid-19 sudah memiliki protokol khusus.

Selama protokol khusus itu dilaksanakan, kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir akan tertular.

"Protokol seperti dibungkus dengan plastik agar cairan dari dalam jenazah tidak keluar, kedalaman makam sampai 1,5 meter, kalau semua sudah dilakukan tidak perlu khawatir," katanya.

Meski demikian, kata dia, salah satu upaya yang dianjurkan untuk memastikan jenazah pasien korban virus Corona tidak berisiko lagi yakni dengan dikremasi.

Pewarta : Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar