Pengamat CSIS dorong percepatan pemuktahiran penerima BLT

id Bantuan langsung tunai, blt covid19, bantuan sosial, bantuan miskin

Seorang supir Bajai menunggu penumpang dengan mengenakan masker dari tisu di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Pemerintah akan menyalurkan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk mendorong daya beli masyarakat ditengah pandemi virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mendorong percepatan pemuktahiran data penerima bantuan langsung tunai (BLT) agar bantuan tepat sasaran.

"Data yang dimiliki Kemensos (sebelum pemutakhiran) mungkin belum menyertai beberapa kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak berhak menjadi berhak memperoleh bantuan sosial akibat dampak COVID-19," katanya dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, BLT akan membuat penerima bantuan lebih fleksibel memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah itu untuk belanja yang lebih prioritas.

"Jadi, atas dasar fleksibilitas dan prioritas kebutuhan, skema tunai lebih optimal mengurangi beban masyarakat dibandingkan cashless," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Penerima BLT perlu diperluas ke warga rentan miskin

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara memperkirakan jumlah penerima BLT di luar Jabodetabek mencapai sekitar sembilan juta keluarga.

Data itu, lanjut dia, diperoleh dari data terpadu Kementerian Sosial.

Penerima BLT itu merupakan keluarga yang belum pernah menerima bantuan sosial lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja.

Kementerian Sosial akan menggandeng demerintah daerah untuk pemutakhiran data penerima BLT.

Baca juga: Sosiolog sarankan pencairan BLT dalam bentuk sembako dan uang

Sebanyak 4,1 juta warga di Jabodetabek akan mendapatkan paket sembako senilai Rp600 ribu per bulan diberikan selama tiga bulan mulai April ini.

Sedangkan, sekitar 9 juta keluarga terdampak COVID-19 mendapatkan BLT sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk yang berada di luar Jabodetabek.

Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar