Luhut: UEA masih bahas SWF meski kelanjutan ibu kota belum jelas

id Pembangunan ibu kota baru, ibu kota negara, pembangunan ikn, investor uni emirat arab, sovereign wealth fund, swf, dana pembangunan ikn,Luhut binsar p

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan Uni Emirat Arab (UEA) masih terus membahas struktur Sovereign Wealth Fund (SWF) meski kelanjutan memgenai pembangunan ibu kota baru belum jelas.

Dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, Luhut menjelaskan komunikasinya dengan Menteri Energi UEA Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui.

"Dia (Suhail) tanya lagi, 'Pak Luhut, ini ibu kota baru, SWF jalan nggak?'. Saya bilang, 'Jalan saja'. Karena SWF itu bukan hanya untuk ibu kota saja tapi juga untuk infrastruktur. Hanya saya bilang ke dia, kami masih konsentrasi penuh pada COVID-19," katanya.

Luhut melanjutkan, Menteri Suhail sendiri memaklumi bahwa pemerintah Indonesia tengah sibuk menangani wabah virus corona jenis baru itu.

Namun, lanjut Luhut, Menteri Suhail mengatakan bahwa pembicaraan tetap harus dilanjutkan lantaran dipastikan akan ada perubahan struktur bisnis di dunia setelah merebaknya COVID-19.

"Karena itu banyak sekali memang nanti yang diceritakan dia lagi. Oleh karena itu nanti semua kita kerjakan," katanya tanpa merinci rencana lanjutan pembangunan ibu kota negara.

SWF sendiri merupakan pooling (kolam) dana-dana investasi dari berbagai negara yang akan dibentuk pemerintah Indonesia. Dana yang terkumpul dalam SWF nantinya bisa disalurkan untuk kepentingan pembangunan, termasuk infrastruktur hingga ibu kota baru.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibukota negara baru atau IKN pada tahun ini selama pandemi COVID-2019.

Menurut Menteri PUPR, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibukota negara baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada, sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya.

Lebih lanjut Menteri Basuki menjelaskan bahwa keberadaan perangkat lunak atau software terkait ibukota negara baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibukota.

"Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," kata Menteri PUPR tersebut.

Baca juga: Men-PUPR tegaskan tidak ada kegiatan terkait ibukota baru tahun ini
Baca juga: Luhut sebut skema pembiayaan ibukota akan dirombak


Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar