Peneliti CSIS: Surat utang jadi opsi jika stimulus tidak cukup

id surat utang covid19, biaya penanganan covid19, surat berharga negara,defisit fiskal, stimulus covid19

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan. (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mengatakan surat utang atau bond menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai penanganan COVID-19 jika stimulus sebesar Rp405,1 triliun dinilai belum cukup.

Pandemic bond (surat utang) memang menjadi pilihan yang paling optimal, dengan catatan antusiasme pembelian ini tetap terjaga sampai target tercapai,” katanya dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, realokasi dan penghematan anggaran diperkirakan tidak akan mampu menutupi kebutuhan dana yang semakin besar akibat wabah penyakit yang disebabkan virus SARS CoV-2 itu.

Ia memberikan catatan pembiayaan dari utang saat ini sudah naik dari Rp351 triliun menjadi Rp1.006 triliun, setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan APBN tahun 2020.

Idealnya, kata dia, persentase stimulus fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai 8-10 persen dari PDB.

Meski begitu, dengan pertimbangan defisit yang kemungkinan membengkak, dia menilai defisit hingga 6 persen sudah optimal.

“Dengan catatan efektivitas penggunaan stimulus tersebut dapat terjaga dan penyaluran bantuan/fasilitas tepat sasaran dan berdampak,” katanya.

Ia berharap apabila pemerintah akan menambah stimulus, prioritas yang perlu mendapat alokasi lebih besar adalah jaring pengaman sosial dan kesehatan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam diskusi daring Indonesia Macroeconomics Update 2020 mengungkapkan pihaknya ragu stimulus Rp405,1 triliun itu akan cukup untuk membiayai penanganan COVID-19 karena wabah itu diwarnai ketidakpastian.

“Apakah ini akan cukup? Terus terang kami ragu. Pemerintah akan siap juga kalau ini tidak cukup, apa yang harus dilakukan. Jadi pemerintah harus siap untuk antisipasi,” katanya.

Dalam kesempatan yang terpisah sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara akan fokus kepada kesehatan, jaring pengaman sosial dan membantu dunia usaha.

Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

Penghematan belanja negara diperkirakan sekitar Rp190 triliun terdiri dari Rp95,7 triliun dari kementerian/lembaga dan transfer deerah dan dana desa mencapai Rp94,2 triliun serta realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun.

Selain itu, pemerintah juga sudah menerbitkan tiga seri surat utang yang salah satunya diarahkan untuk biaya penanganan COVID-19 dengan nominal dolar AS senilai 4,3 miliar dolar AS dengan jatuh tempo masing-masing 10,30 dan 50 tahun.

Baca juga: BI: Cadangan devisa bertambah jadi 125 miliar dolar AS
Baca juga: Pengamat dorong pemerintah terbitkan SUN nominal rupiah


Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar