Presiden pastikan UMKM bebas pajak penghasilan selama enam bulan

id COVID-19,Presiden,stimulus UMKM

Pekerja menjemur kerupuk ikan di desa Kenanga, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (29/4/2020). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww/pri.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memastikan adanya pemberian insentif perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh)
Final selama April hingga September 2020.

Presiden, dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, mengharapkan pembebasan pajak tersebut dapat meringankan beban UMKM di tengah dampak wabah virus Corona baru (COVID-19).

“Menurunkan tarif PPh final dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai April sampai September 2020,” ujar Presiden saat membuka rapat terbatas “Lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”.

Baca juga: Presiden Joko Widodo minta seluruh data COVID-19 terbuka dan terpadu

Insentif perpajakan itu merupakan salah satu dari lima skema bantuan bagi UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19.

Selain pembebasan pajak, pelaku UMKM juga bisa merestrukturisasi kredit, mendapatkan subsidi bunga kredit, serta memperoleh relaksasi dalam pembayaran angsuran.

Pemerintah juga berencana memberikan tambahan kredit modal kerja untuk para UMKM, terutama bagi UMKM yang belum mendapat akses ke lembaga keuangan atau perbankan.

Di samping itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk memastikan agar UMKM yang termasuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak COVID-19, untuk menjadi bagian dari penerima bantuan sosial.

Baca juga: Legislator sarankan Kadin miliki skema penyelamatan UMKM

“Baik itu bansos Program Keluarga Harapan, paket sembako, bansos tunai, Bantuan Langsung Tunai desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu pra kerja,” katanya.

Sedangkan untuk menopang keberlanjutan usaha UMKM, Presiden Jokowi meminta jajaran kementerian, lembaga negara, BUMN dan pemerintah daerah untuk turut membantu konsolidasi usaha UMKM.

“Harus menjadi buffer UMKM terutama pada tahap awal recovery (pemulihan), konsolidasi usaha ini penting sekali misalnya BUMN menjadi off taker (penjamin) bagi hasil produksi para pelaku UMKM,” ujar Presiden.

Baca juga: Kadin apresiasi pemerintah perluas sektor penerima stimulus COVID-19

Baca juga: Pasca-COVID, Indef perkirakan perekonomian kembali pulih pada 2021


Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar