Komisi C DPRD DKI minta dividen BUMD dirasionalisasi tangani COVID-19

id Corona,COVID-19,Dividen BUMD,Komisi C,Realokasi Dividen BUMD,Rasyidi,BP-BUMD,Faisal Syafruddin

Penyerahan paket bantuan sembako darI PMI kepada warga terdampak COVID-19 di Jaksel, DKI Jakarta untuk meringankan beban warga. (Antara/HO/PMI Jaksel)

Jakarta (ANTARA) - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merasionalisasi perolehan bagi hasil keuntungan atau dividen di tahun 2020, yang diperlukan sebagai upaya realokasi dividen pada penanganan COVID-19 di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan realokasi anggaran dari dividen BUMD diperlukan mengingat masih defisitnya target pendapatan APBD DKI Jakarta tahun 2020 hasil penyesuaian sebesar Rp2,9 triliun.

"Karena kita masih kekurangan anggaran Rp2,9 triliun dan saat ini sedang dibahas juga oleh Pemprov DKI Jakarta," ujar Rasyidi usai rapat kerja komisi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.

Rasyidi menuturkan, berdasarkan rapat kerja, ada sebanyak 19 BUMD yang berpotensi dapat merealokasi dividennya hingga mencapai Rp703,7 miliar, seperti PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp40,19 miliar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya sebesar Rp40,09 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp24,47 miliar, PD PAL Jaya sebesar Rp20,06 miliar, hingga PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp18,5 miliar.

Mengingat besaran itu masih jauh untuk menutupi defisit APBD, Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mendorong agar BUMD di DKI Jakarta merasionalisasi penerimaan dana coorporate social responsibility (CSR). Untuk sementara Komisi C mengasumsikan BUMD DKI dapat merealokasi 2 persen sampai 3 persen penerimaan dari CSR tersebut.

"Jadi saya kira dana CSR-nya cukup bagus, sehingga ini akan dibantukan dalam rangka COVID-19 untuk sembako dan lain sebagainya," tutur Rasyidi.

Dengan demikian, Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mendorong Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) untuk memonitor langsung pergerakan dividen dan pendapatan CSR agar kemudian ditetapkan angka riil untuk seluruhnya dialihkan pada penanganan dan pemulihan atas dampak COVID-19 di DKI Jakarta.

"Kami akan minta cepat supaya itu segera diproses (BUMD) sebelum akhir Mei 2020 ke Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham. Jangan lambat, karena kami butuh sekarang untuk penangananan COVID-19," ucap Rasyidi.

Baca juga: Logistik untuk PSBB

Baca juga: BP BUMD berencana panggil Sarana Jaya terkait dugaan korupsi

Baca juga: Perusahaan pelanggar PSBB capai 1.066 hingga 11 Mei


Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan proyeksi dividen dari Rp750 miliar menjadi Rp703,73 miliar lantaran ada sejumlah BUMD yang baru selesai menetapkan nilai deviden dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Jadi kami laporkan bahwa baru ada tiga BUMD yang baru selesai RUPS, yaitu Food Station, Bank DKI dan MRT Jakarta. Sedangkan yang lain baru akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat, terus ada beberapa BUMD yang fokus terhadap penanganan COVID-19. Sehingga, harusnya proyeksi dividen kita bisa menuju ke Rp750 miliar tadi, tapi hari ini baru terkonfirmasi untuk realokasi sebesar Rp703,73 miliar," kata Faisal.

Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya optimal memastikan agar seluruh BUMD segera merealokasi deviden hingga CSR supaya kebutuhan masyarakat di tengah pandemik bisa teratasi dengan baik.

"Besok kami akan langsung koordinasi dengan BUMD agar ada realokasi dividen dan dana CSR untuk COVID-19, sebelum akhir bulan Mei ini harus sudah bisa terbayarkan kepada Pemprov DKI," tutur Faisal.

Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar