Sepekan, siasat warga untuk bisa ziarah hingga realokasi anggaran DKI

id Anggaran, COVID-19, Pemprov DKI Jakarta, SIKM, TPU, Ziarah, Surat Izin Keluar Masuk, Pasar Klender

Petugas Puskesmas Duren Sawit melakukan tes swab terhadap pedagang di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jumat (29/5/2020). Kegiatan tes kesehatan dilakukan usai lima pedagang positif COVID-19 berinteraksi dengan 50 pedagang lainnya di pasar tersebut. (ANTARA/HO-Kominfotik Jaktim)

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa di wilayah Jakarta terjadi pada Senin (25/5) hingga Jumat (29/5). Mulai dari warga yang mengakali petugas keamanan agar tetap bisa melakukan ziarah meski TPU di Jakarta ditutup selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga realokasi anggaran Pemprov DKI untuk penanganan COVID-19.

Berikut berita yang disiarkan Redaksi Metropolitan ANTARA dan masih dapat dibaca kembali untuk informasi akhir pekan ini. Klik judul untuk membaca lebih lanjut.

1. Warga gunakan jalan tikus untuk ziarah meski TPU ditutup

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Kehutanan Jakarta Pusat Mila Ananda mengakui banyak warga yang menggunakan jalan tikus agar dapat berziarah di sejumlah TPU yang ada di Kota Jakarta Pusat untuk menyiasati larangan berziarah selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Warga kita itu bandel banget dibilangin. Kita sudah sudah kerahkan petugas penjaga didampingi aparat TNI dari Garnisun untuk mendampingi petugas kami. Tetap aja mereka menerobos masuk ke dalam TPU," kata Mila saat dihubungi, Senin.

2. Pemalsu SIKM terancam hukuman Rp12 miliar dan 12 tahun penjara

Setiap warga Jakarta dan luar Jabodetabek yang nekat melakukan pemalsuan pembuatan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk keluar masuk Jakarta, terancam hukuman denda maksimal Rp12 miliar dan 12 tahun penjara.

Perihal ketentuan pemalsuan SIKM tersebut, tertulis di laman web corona.jakarta.go.id yang dipantau pada Selasa petang ini yang menyebutkan bahwa: "Pemalsuan surat atau manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun penjara; dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 ayat 1, UU ITE No 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar".
Petugas memeriksa kendaraan di gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (27/5/2020). Petugas memutarbalikkan kendaraan menuju Jakarta yang tidak dilengkapi Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.
3. Tempat wisata Jakarta akan dibuka bertahap

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta akan membuka tempat wisata dan hiburan di Jakarta secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi penyebaran kasus COVID-19.

"Jadi dibukanya bertahap. Jelas dengan mempertimbangkan kasusnya seperti apa. Membaik atau tidak. Itu jadi kunci utama," kata Kepala Disparekraf DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

4. Dishub DKI putar balik 6.364 kendaraan karena tidak miliki SIKM

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan telah memutarbalikkan 6.324 kendaraan yang menuju Jabodetabek karena tidak memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sesuai ketentuan Pergub 47/2020.

"Data kami sekarang, posisi sampai semalam itu total yang sudah diputarbalikkan di wilayah Jabodetabek adalah 6.364 kendaraan," kata Syafrin dalam forum diskusi yang dilakukan di Graha BNPB dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis.
Pemeriksaan SIKM di Stasiun Gambir, Rabu (27/5/2020). (ANTARA/HO/Kominfotik Jakarta Pusat)
5.50 pedagang Pasar Klender pernah kontak dengan penderita COVID-19

Sebanyak lima puluh pedagang Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur diperkirakan pernah kontak dengan pengidap positif COVID-19 yang juga sesama profesi di kawasan itu.

"50 orang ini hasil dari pelacakan kami dari pasien positif sebelumnya," kata Kepala Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Rita Wedya Astuti di Jakarta, Jumat.

6. Pemprov DKI tidak jadi pangkas anggaran bansos untuk subsidi TKD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak jadi memangkas anggaran bantuan sosial (bansos) seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) demi subsidi tunjangan kinerja daerah (TKD).

Anies mengatakan, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP, dan bantuan-bantuan lainnya dipangkas 50 persen, senilai Rp2 triliun atau sama dengan 25 persen anggaran TKD untuk aparatur sipil negara (ASN).

"Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta," ujar Anies dalam pesan tertulisnya kepada ASN DKI Jakarta yang diterima ANTARA, Jumat.


Pewarta : Livia Kristianti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar