Soekarno tetapkan Harlah Pancasila 1 Juni, bantah pidato pentolan PKI

id Harlah Pancasila,1 Juni,bantah pidato pentolan PKI

Tangkapan layar Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah saat menjelaskan Pancasila dalam web seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila yang mengangkat tema "Pancasila Dalam Gotong Royong Menuju Indonesia Maju". (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Basarah mengatakan Presiden pertama RI Soekarno sebelumnya sudah pernah menetapkan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1964 untuk membantah pidato Ketua Umum Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara Aidit pada Mei 1964.

Basarah mengatakan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1964 itu ditetapkan Presiden Soekarno tanpa keputusan presiden.

"Latar belakangnya adalah karena pada Mei 1964, Ketua Umum PKI DN Aidit telah berpidato dengan sangat mantap dan memberikan judul pidatonya 'Berani, Berani, Sekali lagi Berani'," kata Basarah dalam web seminar (webinar) Hari Lahir Pancasila di Akun Youtube Kementerian PANRB, Senin.

Dalam pidato Aidit, kata Basarah, Aidit mencoba mendelegitimasi Pancasila seakan Pancasila itu adalah ideologi 'sementara' yang dapat berganti setelah ideologi Nasionalis, Agama, Komunisme (Nasakom) berdiri tegak di Indonesia.

"Ketika Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya akan ditinggalkan atau tidak ada lagi," kata Basarah mendeskripsikan isi pidato Aidit tersebut.
Baca juga: Akademisi ingatkan harlah Pancasila perkuat persatuan hadapi COVID-19

Presiden Soekarno lalu membalas pidato Aidit tersebut pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1964 dengan pidatonya berjudul 'Pancasila Sepanjang Masa'.

"Sebagai antitesis atau jawaban dari pidato Aidit yang mengatakan Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan setelah itu akan ditinggalkan," kata Basarah.

Basarah melanjutkan, sejak awal lahirnya Pancasila, peran PKI atau Komunisme sangatlah minim dalam pembentukan ideologi bangsa Indonesia tersebut.

"Tidak ada tokoh-tokoh PKI yang dimasukkan tentara-tentara Jepang ketika membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada waktu itu. Karena Jepang menjalankan praktik kebijakan Belanda yang melarang PKI sebagai organisasi partai politik terlarang setelah pemberontakan tahun 1926," kata Basarah.

Basarah menilai pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa PKI ikut menyumbang pikiran dalam pembentukan dasar negara Indonesia itu adalah pendapat tidak sesuai kenyataan sejarah (ahistorical).

"Karena tidak ada anggota PKI yang masuk keanggotaan BPUPKI, Panitia Delapan, Panitia Sembilan, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia," kata Basarah.
Baca juga: Tjahjo Kumolo ajak ASN lawan orang yang bertentangan dengan Pancasila

Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar